DK PBB Desak Myanmar Hentikan Kekerasan Militer Terhadap Rohingya

Dewan Keamanan PBB (Foto: Reuters/Adrees Latif)

Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan pernyataan bersama untuk menanggapi kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar. Dalam pernyataannya, DK PBB mendesak dihentikannya kekerasan di Rakhine yang memaksa lebih dari 600 ribu warga etnis minoritas Muslim itu mengungsi.

"Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mendalam terkait laporan pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia di Rakhine, termasuk yang dilakukan oleh militer, khususnya terhadap komunitas Rohingya," ujar pernyataan DK PBB yang dikutip Reuters, Senin (6/11).

"Dewan Keamanan menyerukan pemerintah Myanmar untuk memastikan militer tidak lagi menggunakan aksi berlebihan di Rakhine, memulihkan pemerintahan sipil dan menegakkan hukum, dan melakukan langkah secepatnya sesuai dengan kewajiban dan komitmen Myanmar dalam penghormatan terhadap hak asasi," lanjut DK PBB.

Rohingya Tembus Kegelapan dan Sungai Berlumpur (Foto: Reuters/Hannah McKay )

Kekerasan terhadap Rohingya di Rakhine dilaporkan telah menewaskan ratusan hingga ribuan warga Rohingya. Pelanggaran HAM yang mengarah kepada genosida dilakukan tentara terhadap Rohingya. Mereka dibunuhi dan rumah-rumah mereka dibakar.

PBB dan publik internasional mengecam tindakan Myanmar tersebut. Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dianggap hanya diam saja dan tidak bisa berbuat banyak menghentikan penderitaan Rohingya.

Upaya menelurkan resolusi di Dewan Keamanan untuk Myanmar dibatalkan oleh Inggris dan Prancis, karena disinyalir akan menghadapi veto Rusia dan China sebagai negara anggota tetap.

Pengungsi Rohingya. (Foto: REUTERS/Cathal McNaughton)

Akhirnya Inggris mengubahnya menjadi pernyataan resmi DK PBB yang disepakati oleh seluruh 15 negara anggota.

Menurut DK PBB, situasi keamanan di Myanmar berpotensi berdampak pada ketidakstabilan keamanan di kawasan. DK PBB juga menyerukan Myanmar agar membuka akses bagi media dan bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah konflik.

Selain itu, Myanmar diminta menyelidiki pelanggaran HAM terhadap Rohingya dengan transparan.

"Dalam hal ini, Dewan Keamanan menyerukan pemerintah Myanmar untuk bisa bekerja sama dengan seluruh badan PBB, mekanisme, dan instrumen yang terkait," ujar pernyataan resmi PBB.