Dokter Baru dan Relawan Bisa Bantu Nakes Tangani Pasien Isolasi Mandiri

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

clock
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Orang-orang beristirahat di tempat tidur di sepanjang koridor ruang gawat darurat pasien corona di sebuah rumah sakit pemerintah di Jakarta, Selasa (30/6). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Orang-orang beristirahat di tempat tidur di sepanjang koridor ruang gawat darurat pasien corona di sebuah rumah sakit pemerintah di Jakarta, Selasa (30/6). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Ledakan kasus corona yang tercatat mencapai 30an ribu setiap hari, membuat jumlah mereka yang isolasi mandiri terus meningkat. Sementara, jumlah tenaga kesehatan terutama puskesmas sebagai fasilitas paling dekat masyarakat, jumlahnya terbatas.

Anggota Komisi Kesehatan DPR, Saleh Daulay, menilai kebutuhan SDM bisa dipenuhi dengan meluluskan lebih cepat calon dokter, sebagaimana usul Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Di Dikti itu setiap mau lulus kedokteran dia harus ikuti uji kompetensi (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter /UKMPPD). Pemerintah perlu cari formulasi terbaru dalam pengujian kapasitas calon dokter sehingga walau dipercepat, tidak melanggar kaidah akademik," ucap Saleh Daulay melalui telepon, Kamis (7/7).

kumparan post embed

Saleh menyarankan ada semacam bimbingan agar calon dokter cepat lulus uji kompetensi, atau pendidikan tambahan sehingga dalam waktu cepat mereka otomatis lulus.

"Karena banyak sekali terkendali di situ (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter)," tuturnya.

Ilustrasi ilmu kedokteran. Foto: Shutterstock

"Sementara kebutuhan tenaga medis semakin tinggi dan rasio tenaga medis tiap kabupaten kota beda-beda, apalagi dokter spesialis," imbuhnya.

Selain dengan percepat kelulusan mahasiswa kedokteran, solusi lain bisa ditempuh dengan menggalang relawan membantu tenaga kesehatan. Tapi, usulan ini bisa terbentur urusan anggaran karena relawan perlu diberi insentif.

"Saya setuju ada perekrutan relawan, masalahnya relawan itu tetap saja dikasih transport. Kalau mereka bergerak, butuh anggaran. Masalahnya pemerintah punya anggaran enggak? Karena untuk bayar insentif nakes saja susah," tutur politikus asal Sumut itu.

"Tentu harus dipikirkan misal ada lembaga nonpemerintah mau ulurkan tangan membantu, sehingga bisa dilaksanakan," pungkasnya.

Anggota Komisi IX DPR, Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. Foto: Dok. Pribadi

Lebih jauh, Saleh mengkritisi masalah nakes ini karena upaya pemerintah menangani COVID-19 selalu kedodoran. Saat ini terjadi ledakan pasien yang bikin rumah sakit penuh, oksigen dan obat langka, hingga kebutuhan tenaga kesehatan.

"Pemerintah panik menghadapi ini. Belum siapkan pilihan-pilihan kebijakan kalau terjadi seperti sekarang," kritik Saleh.