Dosen dan Mahasiswa Unej Bersikap, Resah Pemilu Ini Tidak Jujur dan Adil

5 Februari 2024 12:11 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pembacaan sikap civitas akademika Universitas Jember, Senin (5/2). Dok: mili.id
zoom-in-whitePerbesar
Pembacaan sikap civitas akademika Universitas Jember, Senin (5/2). Dok: mili.id
ADVERTISEMENT
Ratusan mahasiswa dan dosen Universitas Jember (Unej) menggelar aksi penyampaian pernyataan sikap dan seruan moral "untuk menjaga dan menegakkan demokrasi dan konstitusi dalam Pemilu 2024".
ADVERTISEMENT
Aksi digelar di Bundaran Patung Triumvirat Unej, Senin (5/2).
Juru Bicara Forum Civitas Akademika Universitas Jember untuk Demokrasi, Dr. Muhammad Iqbal, mengatakan aksi ini sebagai ungkapan keprihatinan terhadap situasi dan proses penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Hari ini adalah salah satu dari buah turut serta kepedulian, sekaligus keprihatinan dari civitas akademika Universitas Jember, yang seharusnya memang suatu pesta yang harusnya meriah dan bisa dirasakan bersama oleh seluruh rakyat," kata Iqbal.
"Tapi kami seluruh civitas akademika Universitas Jember menyatakan sikap bahwa politik dan Pemilu kita saat ini tidak berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Tentu sangat mungkin untuk berpengaruh pada prinsip asas rahasia di bilik suara," lanjut Iqbal.
Iqbal melanjutkan, "Sama-sama kita lihat semua, poin-poin untuk kepedulian dan keprihatinan atas nasib masa depan demokrasi dan konstitusi kita di mana belakangan memang telah banyak yang menganggap upaya-upaya untuk kepentingan dalam membangun politik dinasti, dalam mencederai azas jujur dan adil," kata pria yang dosen Fisip Unej itu.
Pembacaan sikap civitas akademika Universitas Jember, Senin (5/2). Dok: mili.id
Menilai situasi dan proses penyelenggaraan Pemilu 2024 saat ini kurang baik dan tidak pada koridor yang tepat, Iqbal mengaku menyesal, dan berharap aspirasi yang disampaikan bisa sampai langsung didengar oleh Presiden RI Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
"Oleh Istana, oleh KPU, Bawaslu, DKPP, dan seluruh masyarakat luas yang menginginkan nantinya pada Pemilu 14 Februari itu betul-betul berlangsung dengan sangat bebas, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi, dan mengembalikan marwah demokrasi dan konstitusi ini sebagai satu upaya untuk menata masa depan, mencari pemimpin baik di tingkat Presiden maupun wakil rakyat dari seluruh tingkatan," ujarnya.
"Untuk sama-sama memastikan arah pembangunan, sebagai satu mandat dari kemerdekaan RI ini berlangsung baik dan sesuai dengan koridor demokrasi dan konstitusi. Ini sebagai satu moral call, dan rupanya kami tidak menginginkan jumlah besar, tapi kami yakin kita menghargai menghormati pandangan tiap orang yang berbeda-beda," katanya.