Dosen-Dosen UGM Bersuara: Demokrasi Indonesia Hadapi Masalah Serius, Darurat!

Ilustrasi kampus UGM. Foto: Reezky Pradata/Shutterstock

Para dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan sikap keprihatinan atas darurat demokrasi yang tengah terjadi di Indonesia. Penyebabnya, Baleg DPR RI yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi soal Pilkada.

"Demokrasi Indonesia menghadapi masalah serius, yang ditandai ketegangan hukum, manipulasi politik yang dapat berisiko mengancam konstitusi tatanan bernegara dan bermasyarakat," kata Arie Sujito bersama rekan-rekan dosen UGM dalam pernyataannya tertulisnya.

Ia menjelaskan, tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi telah dirusak dengan manuver politik dari mayoritas kekuatan parlemen yakni pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai syarat pencalonan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Berikut pernyataan sikap para dosen Universitas Gadjah Mada:

1. Mengecam segala bentuk intervensi terhadap lembaga legislatif dan yudikatif yang ditujukan untuk memanipulasi prosedur demokrasi sebagai sarana melanggengkan kekuasaan;

2. Menolak berbagai bentuk praktik legitimasi praktik kekuasaan yang mendistorsi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat;

3. Mendorong dan menuntut penyelenggaraan Pilkada yang bermartabat dan berkeadilan dan sesuai kaidah hukum yang benar dan adil;

4. Mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjaga marwah dan prinsip sebagai penyelenggara Pilkada yang bermartabat dengan berpegang teguh pada tatanan aturan hukum yang ditetapkan, termasuk mematuhi dan menjalankan sepenuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai landasan hukum; dan

5. Mengajak semua lapisan masyarakat sebagai subjek demokrasi untuk berkonsolidasi dan berpartisipasi aktif menyelamatkan Demokrasi Indonesia.