DPR: Biaya Haji Bisa Semakin Murah bila Ada Kampung Haji

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal pimpin rapat Timwas Haji di Ruang Komisi VIII DPR Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Foto: Dok. Timwas Haji

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Kampung Haji di Arab Saudi.

Menurutnya, keberadaan kawasan khusus tersebut akan berdampak besar terhadap penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi jemaah Indonesia.

“Kita DPR sangat apresiasi, karena pasti nanti akan ada implikasi penurunan tarif itu, kenapa? Selama ini kalau misalkan kita menyewa hotel di zona 1, di ring 1, pasti kan mahal,” kata Cucun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/5).

Ia menilai, Kampung Haji tak hanya akan memangkas biaya akomodasi, tetapi juga membuka peluang efisiensi dari sisi transportasi dan infrastruktur.

Hanya saja, pembangunan Kampung Haji ini juga harus mendapatkan izin dari pemerintah Arab Saudi.

“Misalkan kalau diberikan kewenangan oleh pemerintah Saudi kita ke Kampung Haji Indonesia, bukan hanya haji, umrah juga pasti akan bisa tertekan,” tuturnya.

Cucun juga menyoroti potensi bisnis dalam ekosistem haji jika pengelolaan keuangan haji dikelola sepenuhnya oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Jemaah haji membawa payung saat umrah di Masjidil Haram, Jumat (2/5/2025). Foto: X/@PRAGOVSA

Ia pun membandingkan dengan sistem tabungan haji Malaysia yang ia nilai ideal untuk diterapkan di Indonesia.

Umat Islam di Malaysia bisa membuka tabungan biaya haji secara syariah. Dana tabungan yang terkumpul kemudian diinvestasikan ke sektor-sektor halal dan produktif, seperti properti, perkebunan, hingga keuangan syariah. Keuntungan dari investasi itu digunakan untuk memberikan imbal hasil kepada penabung dan menyubsidi biaya keberangkatan haji.

Mekanismenya, begitu saldo tabungan mencapai jumlah minimum yang ditentukan pemerintah, calon jemaah dapat langsung mendaftar antrean haji melalui sistem Tabung Haji, yang terhubung langsung dengan kuota nasional.

“Malaysia itu kan punya Tabung Haji, mereka berbisnis tentang ekosistem haji itu. Nah nanti kan kita lagi revisi juga UU BPKH,” jelasnya.