DPR dan Pemerintah Belum Sepakat soal Jumlah Penambahan Anggota DPR

Rapat pembahasan RUU Pemilu di DPR (Foto: Wandha Nur/kumparan)

DPR dan pemerintah sudah sama-sama sepakat menambah jumlah anggota dewan dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Namun, pemerintah dan DPR belum sepakat soal jumlah penambahan anggota dewan.

Dalam rapat dengar pendapat antara pemerintah dan Pansus RUU Pemilu yang digelar hari ini, DPR berkukuh penambahan anggota sebesar 19 sementara pemerintah memiliki 3 opsi, penambahan anggota sebanyak 3, 5, dan 10 orang.

Wakil pimpinan rapat, Ahmad Riza Patria, mengatakan alasan mengapa DPR tetap ngotot penambahan anggota sebanyak 19 orang.

"Yang disepakati pertama, basis penentuan jumlah anggota DPR adalah jumlah penduduk," ujar Riza Patria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/5).

Menurut Riza, penambahan jumlah anggota DPR harus disesuaikan dengan jumlah daerah pemekaran dan jumlah wilayah. Memperhatikan alasan ini, maka jumlah penambahan anggota DPR yang paling ideal adalah 19 orang.

"Pansus cari jalan tengah. Yang udah terlanjur diputuskan pada pemilu lalu, tidak diganggu atau tidak dikurangi dan tugas kami di pansus untuk mencapai keadilan yang lebih baik," ujarnya Riza.

"Disepakati 19 yang sebelumnya diwacanakan penambahan sampai 600," lanjut Riza.

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Riza Patria (Foto: Viry Alifiyadi/kumparan)

Sekadar diketahui, saat ini jumlah anggota DPR mencapai 560. Sementara itu Sekjen Kemendagri, Yuswandi, yang mewakili pemerintah mengatakan pihaknya masih akan melakukan perhitungan jumlah wilayah dan keterwakilan di Kalimantan Utara dan Riau. Perhitungan ini untuk menentukan berapa jumlah penambahan anggota.

"Dampaknya juga ke biaya. Idealnya dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, ada daerah yang dikoreksi," ujarnya.

Rapat pansus berakhir dengan belum ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Rapat pun diskors hingga Selasa (30/5) dengan mengundang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Baca juga:

Usulan Penambahan 19 Anggota DPR Bebankan Anggaran Rp 38 M

Pansus RUU Pemilu Bahas Penambahan Anggota DPR