DPR Dinilai Tak akan Bisa Kritis ke Pemerintah

Peneliti Formappi Lucius Karus, saat Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis penilaian kinerja DPR RI periode 2014-2019. Foto: Darin Atiandina/kumparan

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengajak semua masyarakat untuk mengawal kinerja DPR. Sebab, Formappi menduga DPR tidak lagi berkomitmen melakukan fungsinya terhadap kontrol kekuasaan eksekutif.

Hal itu disampaikan oleh peneliti Formappi, Lucius Karus. Dia mengatakan, adanya bagi-bagi kursi secara proporsional di alat kelengkapan dewan (AKD) dan komisi antara partai pemerintah dan oposisi di parlemen ini sudah menjadi bukti kemungkinan melemahnya fungsi DPR dalam mengontrol pemerintah.

"Saya kira ini politik suap untuk menenangkan adanya oposisi di parlemen. Saya kira ini bahaya betul kalau semua sudah disuap dengan kursi-kursi. Maka kami ajak masyarakat terus kontrol kerja kerja DPR," kata Lucius dalam diskusi di kantor Formappi bertajuk 'DPR Baru: Apanya yang Baru?' Matraman, Jakarta Timur, Kamis (10/10).

Sehingga, menurut Lucius, sepertinya ada upaya parpol-parpol koalisi pemerintah untuk membuat partai oposisi tidak kritis ke depan. Dengan demikian, label oposisi terhadap partai tertentu di parlemen hanya sebagai isapan jempol belaka.

"Hilangnya oposisi di parlemen ini sudah mulai kelihatan, bagaimana semua kursi pimpinan diberikan partai oposisi kepada partai koalisi pemerintah," ujar Lucius.

"Dan ini sudah terlihat dari sikap partai-partai koalisi pemerintah di DPR yang memberikan kursi-kursi sebagai suap ke partai oposisi secara proporsional artinya secara merata," imbuhnya.

Sejatinya, menurut Lucius, partai politik di parlemen berambisi mendapat kursi pimpinan di AKD (alat kelengkapan dewan) maupun komisi sebanyak-banyaknya. Dengan adanya fenomena seperti sekarang, Lucius mengajak seluruh kelompok masyarakat dan individu untuk mengawasi kerja DPR dalam fungsi pengawasan dan kontrol kepada pemerintahan.

"Saya kira itu yang harus disampaikan bahwa fungsi kontrol DPR sudah dibeli dengan kursi-kursi. Jadi kontrol terhadap kekuasaan, terhadap pemerintahan tidak hanya bisa dilakukan DPR karena tidak lagi maksimal," tutupnya.