DPR Gelar Paripurna Bahas APBN 2023 dan Sahkan Inisiatif Puluhan RUU Kab/Kota

Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel menyampaikan pidato dalam rapat paripurna ke-16 pembukaan masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

DPR RI menggelar rapat paripurna ke-20 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan dihadiri Menkeu Sri Mulyani.

Terpantau, hanya 64 anggota DPR yang hadir langsung dalam rapat. Sisanya izin, tetap dianggap hadir dan memenuhi kuorum. Sehingga, rapat masih tetap bisa bergulir.

“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir 64 orang dan izin 228 dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Gobel saat membuka rapat paripurna.

Meski dipimpin Gobel, terpantau Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Lodewijk F Paulus hadir di lokasi. Sedangkan Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar tidak hadir.

Anggota DPR mengikuti rapat paripurna ke-16 pembukaan masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Adapun agenda rapat kali ini adalah:

Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

Pendapat Fraksi-fraksi Atas 25 RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI tentang kabupaten/kota yaitu:

Suasana rapat paripurna pembukaan masa persidangan III tahun 2023-2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

Pendapat Fraksi-fraksi Atas 27 RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI tentang kabupaten/kota yaitu:

Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

Penetapan keanggotaan Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan.

Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap :

Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.