DPR hingga KPK Beri Catatan Setahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf
PerbesarKepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin tak terasa sudah berjalan setahun. Layaknya sebuah kapal, selama setahun, Jokowi-Ma'ruf menghadapi dahsyatnya badai dan tingginya gelombang yang menghantam.
Sejak mengucapkan sumpah jabatan pada 20 Oktober 2019, tak ada yang menyangka setahun Jokowi-Ma'ruf bakal dihadapkan dengan pandemi corona.
Ketua DPR, Puan Maharani, menilai pandemi corona merupakan tantangan berat yang dihadapi Jokowi di awal periode keduanya. Di saat yang sama, Jokowi harus merealisasikan janji-janji kampanye.
"Kita melihat bahwa selama satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Indonesia menghadapi banyak tantangan,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10).
“Pandemi COVID-19 turut berimplikasi kepada bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi global," imbuhnya.
Ia mengatakan, Jokowi di periode kedua harus berusaha lebih keras dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab, kata dia, langkah pemerintah saat ini menentukan nasib Indonesia 5 hingga 50 tahun ke depan.
“Pemerintah harus berani membuat terobosan-terobosan sesuai dengan prioritasnya di kondisi yang tidak biasa ini, agar target pemulihan ekonomi nasional terealisasi dengan selalu memperhatikan dampak kesehatan dan sosial dari masyarakat," kata Puan.
Harapan agar pemerintah berani membuat terobosan juga disuarakan partai pengusungnya, PDIP. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan para menteri harus membantu Jokowi dengan berani membuat terobosan.
Hasto meminta jangan sampai ada menteri berimajinasi maju di Pilpres 2024 yang membuat tugas terganggu. Ia mendorong para menteri fokus bekerja agar Indonesia tidak terdampak parah oleh pandemi corona.
"Totalitas jajaran kabinet sangat penting. Karena itulah ketika ada indikasi menteri yang terlalu berimajinasi pada kontestasi Pemilu 2024, dan melupakan tugas dan tanggung jawab utamanya sebagai pembantu presiden, sebaiknya segera menghentikan seluruh gerak pencitraannya, dan menempatkan kejar prestasi sebagai bagian budaya kerja. Sebab soliditas dan daya juang para menteri di tengah pandemi ini sangat penting," kata Hasto.
Selain saran, kritik datang dari Partai Demokrat. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menilai pemerintahan Jokowi belum mampu membangun komunikasi yang baik dengan daerah dalam menangani corona. Selain itu, kata dia, pola komunikasi yang kurang baik juga terjadi dalam pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Kita bisa lihat pada masa awal pandemi terdapat beberapa perbedaan pendapat serta kebijakan dalam menghadapi pandemi antara pusat dan daerah. Komunikasi yang kurang pas juga terjadi tatkala UU Cipta Kerja disahkan bahkan sejak masa pembahasan," ucapnya.
Kritikan soal penanganan corona juga disampaikan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Gibran menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf masih memiliki banyak PR dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama pemulihan ekonomi.
Meski demikian, calon wali kota Solo itu optimistis Jokowi-Ma'ruf mampu menangani pandemi.
"Penilaian saya pada pemerintahan setahun ini (Jokowi-Ma'ruf) masih banyak PR (Pekerjaan Rumah). Saya berharap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ke depan akan lebih baik. Terutama segera bisa mengatasi pandemi COVID-19 agar kehidupan bisa kembali normal," kata Gibran.
Di luar persoalan corona, kinerja Jokowi-Ma'ruf dalam kurun setahun yang disorot yakni persoalan hukum.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai ada kemunduran yang ditunjukkan pemerintahan Jokowi di bidang hukum. Belum lagi, setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga diwarnai dengan penangkapan sejumlah aktivis.
"Di bidang hukum saya kira penindakannya kita tak mengalami kemajuan, bahkan terjadi degradasi. Apalagi, dalam penanganan aksi unjuk rasa itu, mudah sekali melakukan penangkapan dengan menggunakan pasal-pasal yang dikategorikan pasal karet," kata Fadli Zon.
Setahun Jokowi-Ma'ruf juga bersamaan dengan KPK yang resmi satu tahun mempunyai UU baru. Namun Peraturan Presiden (Perpres) sebagai turunan dari UU tersebut masih belum diteken Jokowi.
Perpres yang dimaksud ialah terkait tugas KPK dalam melakukan supervisi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 19 Tahun 2019.
"Perpres supervisi yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) belum juga diterbitkan. Padahal supervisi adalah merupakan salah satu tugas pokok KPK," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango.
Mantan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta itu mengaku kinerja KPK menjadi tak maksimal lantaran belum ada Perpres tersebut.
"Bagaimana bisa melaksanakan tusi tersebut dengan baik kalau instrumen aturan operasionalnya belum ada? Inilah juga yang membuat pelaksanaan supervisi KPK menjadi tidak optimal," tegas Nawawi.
Walau demikian, pembelaan mengenai kinerja hukum dan HAM dalam setahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan pembelaan dari Komisi III DPR.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengapresiasi komitmen pemberantasan narkoba yang dilakukan pemerintahan selama setahun terakhir. Setidaknya, kata dia, ada 29 ribu kasus narkoba berhasil diungkap.
Sahroni pun menuturkan, di tengah pandemi corona, pemerintah berhasil menjaga situasi keamanan untuk tetap kondusif. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
"Ini tentunya sangat kita apresiasi, karena di negara lain, adanya pandemi bikin kriminalitas dan kejahatan meningkat tajam, namun kita lihat di indonesia, kepolisian berhasil menjaga keamanan hingga situasi tetap kondusif," ujarnya.
Meski begitu, Bendahara Umum NasDem itu tak menampik dalam satu tahun pemerintahan Jokowi, ada beberapa aturan terkait hukum dan HAM yang menuai kontroversi dan kritikan publik. Namun, ia menganggap hal itu biasa dalam demokrasi.