DPR Kritisi Intelijen Polri soal Pembakaran Saat Pilkada-Syekh Ali Jaber Ditusuk

14 September 2020 15:08 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Personil Brimob ikuti apel pengamanan Pilkada. Foto: ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin
zoom-in-whitePerbesar
Personil Brimob ikuti apel pengamanan Pilkada. Foto: ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin
ADVERTISEMENT
Polri mendapat masukan dari Komisi III DPR RI. Mereka diminta untuk memperkuat satuan intelijen mereka.
ADVERTISEMENT
Hal itu disampaikan oleh Syarifudin Sudding, anggota Komisi III DPR RI fraksi PAN dalam rapat pengajuan anggaran Polri tahun 2021. Sudding menilai, intelijen harus kerja ekstra keras, terutama menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 ini, sehingga meminimalisir gesekan antar kontestan pemilu.
"Nah Pak Wakapolri, di beberapa daerah, saat ini kita hadapi pilkada serentak, jangan sampai terulang di pilkada sebelumnya, antisipasi polisi kurang cepat, sehingga terjadi pembakaran di sana sini, peran-peran intelijen ini yang perlu dimanfaatkan," kata Sudding, di DPR RI, Senin (14/9).
Syekh Ali Jaber. Foto: Facebook/@Syekh Ali Jaber
Sudding juga menyoroti kejadian Syekh Ali Jaber ditusuk saat ceramah di masjid Falahudin, Bandar Lampung. Jika intelijen bekerja dengan maksimal, maka kejadian seperti itu mestinya tak bakal terjadi.
ADVERTISEMENT
"Sama halnya kemarin terjadi penusukan di Ustad Ali Jabber, kalau intelijen dimaksimalkan, maka tidak akan terjadi kejadian tersebut," kata Sudding.
Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (tengah) saat konferensi pers tentang Satgas Mafia Bola di Polda Metro Jaya, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Pernyataan Sudding juga segera dijawab oleh Wakapolri, Komjen Pol Gatot Edy. Gatot tidak berbicara banyak, dan menerima masukan Sudding pada peristiwa penusukan Ali Jabber.
Tapi ia mengemukakan pendapatnya, terkait pengamanan di Pilkada Serentak nanti.
"Antisipasi Pilkada serentak beda Pak, dulu bisa lewat latihan besar lapangan, tapi akibat pandemi sekarang bisa dengan virtual, dan bisa melibatkan masyarakat," kata Gatot.
Selain itu, seperti sudah diberitakan sebelumnya, Kapolri telah mengeluarkan surat Telegram terkait pelaksanaan operasi pengamanan Pilkada dengan nama operasi Mantap Praja. Begitupula dengan pemetaan personil untuk menjaga TPS rawan, tidak rawan, maupun sangat rawan yang sudah disampaikan oleh Polri beberapa hari lalu.
ADVERTISEMENT