DPR Pertanyakan Nadiem soal UN Dihapus: Jangan Jadi Kelinci Percobaan

12 Desember 2019 15:30 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat dengan Komisi X DPR. 
 Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat dengan Komisi X DPR. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Mendikbud Nadiem Makarim menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR, Kamis (12/12). Rapat kerja ini untuk membahas penghapusan Ujian Nasional yang sudah diumumkan Nadiem.
ADVERTISEMENT
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi X Syaiful Huda. Syaiful mengawali rapat dengan sebuah pantun yang menyinggung soal penghapusan UN. Pantun itu mengingatkan Nadiem soal dampak dari penghapusan UN.
"Ada jarum ada peniti, jangan ditusuk pastilah luka, ujian nasional sudah akan diganti, Mas Nadiem harus jamin lebih sempurna," ujar Syaiful Huda di ruang rapat Komisi X, Senayan, Jakarta Pusat.
"Pantun ini mewakili keresahan saya dan yang lain," lanjut Syaiful Huda.
Dalam kesempatan itu, Syaiful mengatakan, dalam rapat kerja ini Komisi X DPR meminta penjelasan lebih detil soal penghapusan UN dan skema baru pengganti UN. Sebelumnya, Mendikbud Nadiem akan mengganti UN dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter mulai 2021.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kedua) mengikuti rapat dengan Komisi X DPR. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
"Apa yang dimaksud assessment, apakah guru guru kita sudah siap melaksanakan assessment siswa dan survei karakter? Karena di saat yang bersamaan, sarana prasarana kita belum memadai," kata Syaiful.
ADVERTISEMENT
"Maka itu kami ingin minta penjelasan lebih detil dari Mas Nadiem. Jangan sampai siswa kita menjadi kelinci percobaan dalam sistem pendidikan nasional," ujar Syaiful.
Lebih lanjut, Komisi X DPR juga meminta penjelasan soal sistem zonasi yang dipertahankan Nadiem dengan penyesuaian tertentu. Syaiful mempertanyakan apakah sistem zonasi bisa diterapkan di seluruh Indonesia.
Terakhir, Komisi X DPR meminta penjelasan Nadiem soal anggaran Kemendikbud di tahun 2021.
Hingga berita ini diturunkan, rapat kerja masih berlangsung.