Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
DPR Pertanyakan Proyek BTS, Mahfud Bakal Lanjutkan hingga Ada Menteri Definitif
5 Juni 2023 13:38 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Sejumlah anggota Komisi I DPR mempertanyakan kelanjutan proyek BTS Bakti Kominfo usai eks Menkominfo Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek tersebut.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi I Fraksi DPIP Mukhlis Basri, di antaranya, meminta kepastian proyek tersebut kepada Plt Menkominfo Mahfud MD.
"Saya ikut prihatin atas musibah yang ada di Kominfo ini, Pak Menteri, saya di sini kami sampaikan bahwa 2 Maret yang lalu pesannya Pak Presiden jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak diselesaikan di 2024. Saya ingin tanya ke Bapak, apa bisa diselesaikan di lingkungan Kominfo sampai 2024 dengan Bapak sudah tahu kondisinya saat ini?" ujar Basri dalam rapat Komisi I bersama Mahfud MD di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/6).
"Saya harapkan Irjen ini ada penguatannya Pak, supaya tidak terulang lagi kejadian seperti yang sudah-sudah ini. Set top box ini kami pada waktu itu minta ikut membagikan kepada rakyat yang berhak, sampai sekarang tidak pernah kami membagikannya Pak, hanya dibuat program-program kumpulkan 5 orang. Kalau sekarang banyak rakyat beli saja karena sudah murah juga Pak," imbuh dia.
ADVERTISEMENT
Menjawab hal ini, Mahfud memastikan proyek BTS akan terus dilanjutkan sesuai perintah Presiden Jokowi. Ia pun menegaskan akan mengawal sejumlah persoalan mulai dari hoaks hingga pornografi sampai Jokowi menunjuk Menkominfo definitif.
Mahfud juga menyebut sedang mengawal kinerja pejabat utama Kominfo sampai ditunjuk menteri definitif. Malam tadi, Mahfud mengundang Dirjen ke rumahnya untuk mengetahui skema penyelesaian proyek BTS.
"Pertama kan ada uang ditarik lagi dari bank karena jadikan jaminan, ada juga penagihan, karena uang sudah keluar tapi gak ada barang tapi ada barang yang tinggal dipancarkan, tapi secara hukum tetep salah. Ketiga kita akan review kontrak itu harus dilanjutkan. Satria itu enggak ada kaitan, itu internet ke desa untuk sekolah," tandas dia.
ADVERTISEMENT