DPR Punya Gedung Baru, Suara Anggota Dewan Terbelah

Gedung MPR/DPR RI. (Foto: Fajar Supriyatna/kumparan)

Proyek pembangunan gedung baru DPR yang masuk dalam paket UU APBN telah disahkan pada rapat paripurna Rabu (26/10) kemarin. Berbagai pro kontra pun merebak.

Menanggapi hal itu Sekretaris Fraksi Partai Hanura mengatakan sebaiknya masyarakat tidak lagi mempermasalahkan proyek pembangunan gedung tersebut. Ia meminta masyarakat harus mengawasi pembangunan gedung itu agar tidak ada penyimpangan.

"APBN kan sudah disetujui, yang sekarang harus dilakukan adalah pengawasan atas pelaksanaan APBN tersebut. Daripada kita berpolemik terhadap anggaran yang sudah ditetapkan, lebih baik pengawasan dilipatgandakan," ujar Dadang kepada kumparan (kumparan.com), Kamis (26/10).

Menurut dia, pengawasan itu dilakukan agar bisa melihat apakah anggaran yang dibuat untuk pembangunan Gedung DPR disalahgunakan atau tidak.

"Jadi masyarakat lihat saja, apakah dalam pembangunan gedung DPR itu ada mark up atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kontraktor, atau pejabat lelang di Sekjen DPR, ataupun elite DPR. Ya proses hukum saja, mudah kan," tutur Dadang

Berbeda dengan Hanura, Gerindra menilai belum perlu ada pembangunan gedung. Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryadi menilai kondisi keuangan pemerintah mengkhawatirkan.

"Gerindra menganggap gedung baru itu belum perlu, apalagi saat ini kondisi keuangan pemerintah cukup mengkhawatirkan," kata Bambang.

Sebaiknya, kata dia, DPR memanfaatkan gedung yang sudah ada. Dan anggaran yang digunakan untuk pembangunan gedung dialihkan untuk program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kecil.

"Secara moral kita tidak boleh menutup mata dengan keadaan ekonomi masyarakat saat ini yang cukup memprihatinkan, khususnya masyarakat bawah," ucap dia.

"Sebaiknya DPR memanfaatkan saja gedung yang ada sekarang dan anggaran untuk gedung baru dapat digunakan untuk program-program peningkatan enokomi mikro untuk masyarakat bawah," pungkas Bambang.