DPR Sahkan 26 RUU Kabupaten/Kota Jadi Undang-undang

Suasana sidang paripurna ke-21 masa sidang kelima tahun 2023-2024 di ruang sidang paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Rapat paripurna DPR menyetujui 26 RUU tentang kabupaten/kota menjadi UU. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Awalnya, Cak Imin meminta Komisi II DPR untuk melaporkan hasil pembahasan 26 RUU di tingkat komisi. Anggota Komisi II Cornelis, yang mewakili pimpinan Komisi II mengatkan seluruh fraksi setuju 26 RUU disahkan menjadi UU.

Setelah itu, Cak Imin meminta persetujuan seluruh anggota dewan untuk mengesahkan 26 RUU menjadi UU.

"Saya akan menanyakan kepada seluruh anggota fraksi apakah 26 RUU tentang kabuptan/kota provinsi kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Riau dan Sumatera Barat seperti yang disampaikan dalam laporan komisi II apakah disetujui menjadi UU?," tanya Cak Imin di Gedung DPR, Senayan, Selasa (9/7).

"Setuju," ucap seluruh anggota dewan. Cak Imin lalu mengetuk palu persetujuan.

Sebelumnya, Ketua Panja 26 RUU Kabupaten/Kota, Syamsurizal menjelaskan RUU itu terdiri dari 3 bab dan 10 pasal yang secara garis besar memuat pengaturan:

Bab I

Ketentuan umum terdiri dari 2 pasal yg mengatur antara lain: 1. Definisi provinsi, kabupaten dan kecamatan. 2. Tanggal pembentukan kabupaten sesuai dengan UU awal pembentukannya.

Bab II

Cakupan wilayah, batas wilayah, ibu kota dan karakteristik kabupaten terdiri dari 4 pasal yang mengatur antara lain: 1. Nama dan jml kecamatan, 2. Batas daerah, 3. Ibu kota kabupaten, 4. Karakteristik kabupaten

Bab III

Ketentuan penutup, 4 pasal yang pada pokoknya berisi ketentuan penutup.

Untuk RUU Kota terdiri 3 bab dan 9 pasal yang terdiri dari:

Bab I: ketentuan umum terdiri dari 2 pasal yang mengatur antara lain 1 definisi provinsi kota dan kecamatan, 2 tanggal pembentukan kota sesuai dengan UU awal pembentukannya

Bab II: cakupan wilayah, batas wilayah, dan karakteristik kota terdiri dari 3 pasal yg mengatur, satu nama dan jml kecamatan, dua batas daerah, tiga karakteristik kota

Bab III: ketentuan penutup.

Bab IV: pasal yang pada pokoknya berisi ketentuan penutup, dua penutup.

Demikian laporan panja tentang 26 RUU tentang kabupaten kota di provinsi Riau, di provinsi Kepulauan Riau, di provinsi Lampung, Jambi dan Sumatera Barat SBG bentuk pelaporan hasil kerja pada komisi II DPR RI.

Suasana sidang paripurna ke-21 masa sidang kelima tahun 2023-2024 di ruang sidang paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Berikut 26 RUU Kabupaten/Kota yang disetujui DPR dan pemerintah untuk disahkan menjadi UU di rapur:

1. RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau

2. RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung

3.RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung

4. RUU tentang Lampung Utara di Provinsi Lampung

5. RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi

6. RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi

7. RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi

8. RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi

9. RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau

10. RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau

11. RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau

12. RUU tentang Kabupaten Indragiri hulu di Provinsi Riau

13. RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat

14. RUU tentang Kabupaten limapuluh kota di Provinsi Sumatera Barat

15. RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat

16. RUU tentang Kabupaten agam di Provinsi Sumatera Barat

17. RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat

18. RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat

19. RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat

20. RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat

21. RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat

22. RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat

23. RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat

24. RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat

25. RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat

26. RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat