DPR Setujui Guntur Hamzah Jadi Hakim MK Gantikan Aswanto

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), M. Guntur Hamzah memberikan keterangan press terkait pernyataan Oesman Sapta Odang di acara talk show tv dalam tema polemik larangan caleg DPD dari parpol. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

DPR mengesahkan persetujuan Guntur Hamzah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menggantikan posisi Aswanto sebagai Hakim MK dari usulan DPR.

Pengesahan penggantian Hakim Konstitusi ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2022-2023, Kamis (29/9). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad didampingi Muhaimin Iskandar dan Rachmat Gobel.

Dasco menyampaikan, keputusan nama Guntur ini diambil oleh Komisi III DPR yang membidangi hukum dan HAM dan bermitra kerja dengan MK.

“Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Komisi III DPR RI nomor B101 tanggal 29 September 2022 permohonan penjadwalan yang menindaklanjuti hasil rapat pimpinan DPR RI tanggal 29 September melalui surat pimpinan DPR nomor R45 tanggal 23 September perihal penyampaian hasil rapat pimpinan, Komisi III DPR RI. Selanjutnya melakukan rapat internal pada 28 September 2022,” kata Dasco dalam rapat.

“Adapun keputusan Komisi III DPR RI itu adalah sebagai berikut, tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR,” lanjutnya.

Dasco kemudian meminta persetujuan para anggota dewan dalam rapat paripurna. Peserta paripurna itu menyatakan setuju atas pergantian Aswanto oleh Guntur Hamzah.

Hakim Mahkamah Konstitusi, Aswanto saat sidang Perselisihan Hasil Pemilu Umum 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat(21/8) Foto: Helmi Afandi/kumparan

“Sekarang, perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah persetujuan untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR tersebut, apakah dapat disetujui?” tanya Dasco kepada para peserta rapat.

“Setuju,” jawab anggota Dewan.

Rapat persetujuan Hakim Konstitusi usul lembaga DPR RI ini sudah digelar Komisi III. Komisi Hukum menyetujui Guntur Hamzah untuk dicalonkan menjadi Hakim Konstitusi atas usul lembaga DPR RI.

Pada rapat itu, tercatat 5 fraksi memberikan persetujuannya terhadap Guntur Hamzah untuk dicalonkan menjadi Hakim Konstitusi atas usul lembaga DPR RI.

Sebelum pengambilan keputusan, Guntur Hamzah terlebih dulu hadir menyampaikan pemaparan terhadap pimpinan dan anggota Komisi III DPR.

Guntur Hamzah saat ini menjabat sebagai Sekjen MK. Pria kelahiran Makassar pada 8 Januari 1965 ini meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin pada 1988.

Ia meneruskan studi dengan lulus Magister Hukum melalui Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran pada 1995.

Guntur Hamzah tercatat lulus Program Doktor di bidang Ilmu Hukum (DR) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, pada 2002.

Untuk Aswanto, saat ini ia merupakan Wakil Ketua MK. Pria kelahiran Palopo, 17 Juli 1964 ini menjadi Hakim MK sejak 21 Maret 2014 hingga 21 Maret 2019.

Merujuk situs MK, ia menjabat periode kedua sejak 21 Maret 2019 hingga 2029. Namun, DPR kemudian menyatakan tidak memperpanjangnya.