DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Usul Inisiatif DPR

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Suasana Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).  Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Suasana Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Rapat digelar di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Sebelum pengambilan keputusan, seluruh fraksi partai politik telah menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU tersebut secara tertulis.

“Apakah RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR dapat disetujui menjadi usul inisiatif DPR?” tanya Dasco kepada anggota dewan.

Pertanyaan tersebut kemudian disambut persetujuan anggota DPR dan dilanjutkan dengan ketukan palu.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

RUU Tata Cara Pembentukan UU sebelumnya telah dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dalam rapat Baleg pada Kamis (5/11), RUU tersebut disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna guna ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.

Wakil Ketua Baleg DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Tata Cara Pembentukan UU, Ahmad Iman Sukri, mengatakan RUU tersebut terdiri dari 12 bab dan 93 pasal.

Salah satu poin yang diatur berkaitan dengan muatan undang-undang. Dalam RUU tersebut, setiap undang-undang harus mencerminkan asas keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Namun, undang-undang tertentu juga dapat memuat asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur.

RUU itu juga mengatur tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.

Selain prosedur biasa, pembentukan undang-undang nantinya dapat dilakukan melalui prosedur cepat. Mekanisme ini dilakukan dengan memperpendek jangka waktu pada beberapa tahapan pembentukan UU.

“Prosedur cepat dilakukan dengan mempercepat jangka waktu beberapa tahapan,” kata Iman.

Setelah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR, RUU Tata Cara Pembentukan UU selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut.