news-card-video
10 Ramadhan 1446 HSenin, 10 Maret 2025
Jakarta
chevron-down
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45

DPR Terima 7 Surat terkait Pergantian Setya Novanto

11 Desember 2017 14:05 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:13 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Rapat Paripurna ke-9 DPR RI (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Rapat Paripurna ke-9 DPR RI (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
ADVERTISEMENT
Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI yang berlangsung sejak siang tadi, berlangsung alot membahas pengangkatan Aziz Syamsuddin jadi Ketua DPR yang ditunjuk Setya Novanto. Penunjukkan Aziz itu memicu penolakan bahkan dari internal Golkar.
ADVERTISEMENT
Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, yang ikut dalam rapat Bamus tertutup itu, menyatakan alotnya rapat juga karena total ada 7 surat yang diterima pimpinan DPR terkait pergantian Setya Novanto.
“Iya (ada 7 surat) semuanya dari Golkar,” ujar Yandri saat Rapat Bamus diskorsing di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/12).
Yandri menjelaskan, surat dari Golkar tidak seutuhnya bulat mendukung Aziz Syamsudin menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI, tapi ada juga surat penolakan.
Yandri Susanto (Foto: Fahria Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Yandri Susanto (Foto: Fahria Saleh/kumparan)
“Ada surat pengunduran dari Pak Nov, dan ada surat penunjukan Aziz, ada juga surat dari fraksi. Ada juga surat dari Pak Ical,” ucap Yandri.
“Ya intinya di internal Golkar belum satu suara. Hampir mayoritas fraksi menyarankan supaya Golkar itu (pergantian ketua DPR) dimusyawarahkan dulu di internal mereka,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
Yandri mengaku rapat Bamus saat ini masih dalam proses lobi-lobi dan diskors selama 15 menit. Fraksi di luar Golkar sebetulnya tak ingin cawe-cawe karena ketua DPR jatah Golkar. Namun menjadi alot karena diangkat di rapat Bamus.
“Ya kalau itu kita serahkan kepada Golkar. Dan itu sesuai UU MD3. Jadi Golkar yang berhak usulkan nama,” ujar anggota Komisi II DPR itu.
“Ini lagi diskors, nanti kita tanyakan lagi ke Golkar,” tutupnya.