DPR Tetapkan 50 RUU Jadi Prioritas 2020: KUHP hingga Ibu Kota

Baleg DPR RI gelar rapat kerja dengan Menkumhan Yasonna Laoly. Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan

Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat koordinasi bersama Menkumham Yasonna Laoly untuk menyepakati RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024.

Hasilnya, ditetapkan 247 RUU masuk Prolegnas, dan 50 di antaranya jadi prioritas 2020.

Prolegnas adalah daftar Rancangan UU yang ditetapkan DPR dan pemerintah untuk dibahas dalam satu periode. Sementara RUU prioritas adalah daftar RUU yang akan dibahas dalam satu tahun.

"Menetapkan, Prolegnas RUU tahun 2020-2024 sebanyak 247 RUU, yang terdiri atas RUU usulan DPR, pemerintah dan DPD. Kedua, menetapkan prolegnas RUU prioritas tahun 2020 sebanyak 50 RUU," kata Wakil Ketua Baleg DPR, Rieke Diah Pitaloka di Gedung DPR, Senayan, Kamis (5/12).

Rieke menjelaskan, dalam RUU prioritas 2020, terdapat 4 RUU yang kembali dibahas dari periode sebelumnya. Yakni RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, dan RUU Biaya Materai.

"Dengan catatan, bahwa RUU yang masuk dalam carry over tetap harus mendapatkan pembahasan yang mendalam tentang atas pasal-pasal yang mendapatkan perhatian khusus dari publik," kata Rieke.

Raker Baleg DPR bersama Menkumham Bahas RUU Prolegnas. Foto: Paulina Herasmarinandar/kumparan

Rieke menuturkan, ada dua RUU yang diajukan pemerintah ditarik dari prolegnas prioritas. Yakni, RUU Keuangan Negara dan RUU konservasi keanekaragaman hayati.

"RUU Keuangan Negara dikeluarkan dari prolegnas prioritas RUU tahun 2020 dan masuk dalam long list atas usulan dari Kemenkeu (Sri Mulyani). RUU konservasi keanekaragaman hayati ditarik dari prioritas RUU tahun 2020 dan masuk dalam longlist atas permintaan menteri kehutanan dan LH (Siti Nurbaya)," sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Yasonna menyetujui seluruh RUU tersebut untuk dibahas bersama pemerintah. Yasonna berharap kerja sama pemerintah dan DPR terus ditingkatkan.

"Pemerintah menyetujui hasil rapat panja prolegnas yang tentunya merupakan hasil terbaik atas perbedaan pendapat dan atas dasar pemikiran mulia demi bangsa dan negara," ucapnya.

"Kami harap kerja sama antara baleg, Menkumham dan perancang UU DPD RI dalam prolegnas terus ditingkatkan agar hasilkan prolegnas yang lebih realistis dan responsif. Sehingga progam reformasi hukum yang jadi agenda strategis pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, menciptakan keadilan dan kepastian hukum, bisa terwujud lewat pemetaan regulasi," imbuh Yasonna.

Berikut 50 RUU Prioritas yang akan dibahas DPR bersama pemerintah:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

2. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3. RUU tentang Pertanahan

4. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

5. RUU tentang RKHUP

6. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan

7. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

8. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

9. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan

10. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

11. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

13. RUU perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba

14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungsn Industrial

19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

20. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

21. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

22. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

23. RUU tentang Penyadapan

24. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila

26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

27. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

28. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional

29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan Nasional

30. RUU tentang Kefarmasian(omnibus law)

31. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

32. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua

33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

34. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

35. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional

36. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

37. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

38. RUU tentang Ketahanan Keluarga

39. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

40. RUU tentang Profesi Psikologi

41. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama

42. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)

43. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian

44. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

45. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

46. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

47. RUU tentang perubahan atas UU Nomor15 Tahun 2006 tentang BPK

48. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)

49. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

50. RUU tentang Daerah Kepulauan