DPR Usul 25 RUU Masuk Prolegnas 2025: Kejaksaan, LLAJ, MD3 hingga PPRT

Baleg DPR melakukan RDPU dengan Komnas HAM, Perludem dan Aman, Rabu (30/10/2024). Foto: Dok DPR RI

Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja membahas daftar rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 pada Senin (18/11).

Total ada 25 RUU yang diterima Baleg dari berbagai komisi, badan, dan perorangan. 25 RUU ini nantinya bakal diusulkan DPR ke pemerintah.

"Nanti rapat panja bisa kita ajukan usulan-usulan tersebut karena kita akan rapat bersama pemerintah," kata Ketua Baleg, Bob Hasan, dalam rapat pleno Baleg DPR RI, Senin (18/11).

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI gelar rapat untuk membahas terkait revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah pada Rabu (21/8/2024). Foto: Alya Zahra/Kumparan

Berikut adalah daftarnya:

Komisi I

1. RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran

Komisi II

1. RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara

Komisi III

1. RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

2. RUU tentang hukum perdata internasional

Komisi IV

1. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan pemberdayaan petani

Komisi V

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. RUU tentang Jasa Konstruksi

Komisi VI

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Komisi VII:

1. RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

2. RUU tentang 'Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

3. RUU tentang Sandang

Komisi VIII

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Komisi IX

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Komisi X

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Komisi XI

1. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

2. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

3. RUU tentang Penghapusan Piutang Negara

4. RUU tentang Ekonomi Syariah

Komisi XII

1. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan

2. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

3. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Komisi XIII

1. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 49 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Usulan Baleg

1. RUU Kejaksaan (menunggu surpres)

2. RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Ketahanan Negara (Komcad)

3. RUU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3)

4. RUU Komoditas Strategis

5. RUU Pertekstilan (mirip RUU Sandang)

6. RUU Pengampunan Pajak (usulan baru)

7. RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

8. RUU PPRT (carry over)

9. RUU Pangan (serupa usulan Komisi IV)

10. RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Usulan anggota

1. RUU Hak Cipta (Melly Goeslaw, Gerindra)

2. RUU Masyarakat Hukum Adat (Sulaeman Hamzah; Rudiyanto Lallo; Martin Manurung, NasDem)