Demokrat Gulirkan Hak Angket Penyadapan SBY

Mantan presiden RI, SBY. (Foto: Dok. Wikimedia/Senat Rzeczypospolitej Polskiej)

Sejumlah anggota DPR dari beberapa fraksi akan mengusulkan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan pembicaraan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. Hal ini merupakan buntut dari pernyataan kubu Basuki T Purnama (Ahok) dalam sidang kedelapan dugaan penistaan agama, Selasa (31/1).

Salah satu kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat, menyebut memiliki bukti percakapan antara SBY dan Kiai Ma'ruf pada tanggal 7 Oktober 2016 pukul 10.46 WIB. Ia menduga Kiai Ma'ruf tak netral dalam persidangan karena mendukung calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyebut, kubu Ahok telah melanggar UU ITE jika terbukti melakukan penyadapan terhadap SBY.

"Skandal penyadapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan UU ITE dan telah berdampak luas dan sistemik terhadap kepentingan masyarakat. Penyadapan yang ilegal tersebut telah meresahkan dan menimbulkan ketidaknyamanan warga masyarakat. Sesama anak bangsa saling curiga, saling mematai, dan berprasangka buruk dan tentu saja mengganggu keharmonisan masyarakat dan pada akhirnya menciptakan instabilitas politik," papar Benny melalui keterangan tertulis yang diterima kumparan, Kamis (2/2),

Sidang Paripurna DPR RI (Foto: Viry Alifiyadi/kumparan)

Benny menambahkan, dengan hak angket ini DPR akan melakukan investigasi untuk mengetahui kejelasan soal penyadapan tersebut.

"Dengan hak angket ini, DPR dengan fungsi pengawasan yang melekat padanya akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang melakukan dan apa sebenarnya yang menjadi motif dilakukan penyadapan," ungkap dia.

Berikut pernyataan lengkap Benny soal hak angket:

1. Sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi akan mengusulkan hak angket guna menyelidiki skandal penyadapan pembicaraan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Rois A'am NU KH Ma'aruf Amin.

2. Skandal penyadapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan UU ITE dan telah berdampak luas dan sistemik terhadap kepentingan masyarakat. Penyadapan yang ilegal tersebut telah meresahkan dan menimbulkan ketidaknyamanan warga masyarakat. Sesama anak bangsa saling curiga, saling mematai, dan berprasangka buruk dan tentu saja mengganggu keharmonisan masyarakat dan pada akhirnya menciptakan instabilitas politik.

3. Dengan hak angket ini, DPR dengan fungsi pengawasan yang melekat padanya akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang melakukan dan apa sebenarnya yang menjadi motif dilakukan penyadapan. Tindakan memata-matai dan tindakan menyadap pembicaraan lawan politik dengan motif politik adalah kejahatan berat, oleh sebab itu DPR dengan hak angket meminta pertanggungjawaban pemerintah.

4. Memata-matai kegiatan lawan politik dengan melakukan penyadapan pembicaraan dan kegiatan guna mengetahui strategi politik lawan adalah kejahatan yang merusak demokrasi di negara yang beradab.

5. Penyadapan pembicaraan Presiden RI ke-6 dengan KH Ma'aruf Amin diungkapkan oleh Basuki Tjahaja Purnama dan penasihat hukumnya dalam persidangan dugaan penistaan agama yang didakwakan kepada Basuki Tjahaja Purnama pada hari Selasa 31 Januari 2017 lalu.

6. Menurut Sdr Basuki Tjahaja Purnama, dirinya dan pengacaranya memiliki data transkrip lengkap hasil pembicaraan Susilo Bambang Yudhoyono dengan KH Ma'aruf Amin pada tanggal 7 Oktober 2016 yang lalu. (Catatan redaksi: Ahok dan kuasa hukumnya tidak pernah menyebut memiliki transkrip lengkap, hanya menyebut memiliki data/bukti. Pengacara menyebut komunikasi telepon terjadi 6 Oktober 2016 pukul 10.16 WIB).

7. Data yang diungkapkan Basuki Tjahaja Purnama tersebut membuktikan telah terjadi penyadapan namun belum diketahui data transkrip tersebut apakah hasil penyadapan yang dia lakukan sendiri atau dilakukan institusi-institusi negara.

8. Ditengarai data transkrip tersebut berada dari institusi negara dan patut diduga telah terjadi konspirasi jahat guna menjatuhkan lawan politik yang pada saat ini berada di luar pemerintahan. Kita ingin menyelidiki siapa yang melakukan penyadapan tersebut dan tentu menuntut negara harus bertanggung jawab.

9. Usul hak angket kini tengah dipersiapkan dan dalam waktu segera akan diajukan kepada pimpinan dewan.

Jakarta, 2 Februari 2017

BENNY K. HARMAN

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat