DPR Vietnam Sepakati Rencana Efisiensi Pemerintah, Sejumlah Kementerian Digabung

Ilustrasi Gedung Kementerian di Vietnam. Foto: Shutterstock

Majelis Nasional Vietnam (setara DPR di Indonesia) menyepakati rencana reformasi birokrasi yang akan memangkas hingga seperlima badan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi pemerintah.

Dikutip dari Reuters, Senin (18/2), lebih dari 97% anggota parlemen yang hadir menyepakati rencana tersebut.

Anggota parlemen juga meratifikasi Menteri Investasi Nguyen Chi Dung menjadi Wakil Perdana Menteri yang baru.

Beberapa jam sebelumnya, DPR Vietnam juga telah menyetujui amandemen UU tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang dapat memangkas 15-20% aparatur negara yang mencakup 5 kementerian, 4 badan, dan 5 saluran TV negara.

Sekjen Partai Komunis H.E. To Lam. Foto: Nhac NGUYEN/AFP

Menurut Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam, langkah ini tidak hanya menghemat dana anggaran negara, tapi juga meningkatkan efisiensi sistem pemerintahan.

Investor, diplomat, dan pejabat menyambut rencana ini, meski akan ada beberapa penundaan administratif dalam jangka pendek di Vietnam. Pemerintah mengatakan perombakan tidak akan mempengaruhi persetujuan proyek.

Dalam upaya perampingan birokrasi ini, Kementerian Perencanaan dan Investasi yang biasanya menyetujui proyek investasi luar negeri akan bergabung dengan Kementerian Keuangan. Sementara, Kementerian Transportasi dan Kementerian Konstruksi akan digabung.

Kementerian Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan, dan Kementerian Pertanian juga akan digabung.