DPRD Bali Tampung Keluhan soal Bangunan Sekolah: Atap Bocor hingga Toilet Kurang

Rapat koordinasi infrastruktur sekolah di DPRD Bali. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Sejumlah kepala sekolah atau kepsek mengeluhkan kondisi infrastruktur pendidikan di Bali. Mulai dari kondisi bangunan tua sehingga atap bocor, kekurangan ruang kelas, bahkan kamar mandi.

Hal ini disampaikan para kepsek saat rapat koordinasi terkait perbaikan infrastruktur bersama DPRD Bali, Senin (17/2). Mereka berharap Pemerintah Provinsi Bali memberikan bantuan.

"Kami mohon agar beberapa hal yang kami sampaikan dipertimbangkan Pak Kadispora (Kadispora Bali KN Boy Jayawibawa) untuk ditindaklanjuti," kata Wakasapras SMKN 02 Kota Singaraja, Ida Bagus Widana.

SMKN 02 yang terletak di Kabupaten Buleleng ini dibangun tahun 1992. Bangunan itu tak kunjung dilakukan rehabilitasi sehingga atap bangunan kelas hampir seluruhnya bocor.

Pihak sekolah melakukan perbaikan namun atap berjatuhan saat cuaca ekstrem seperti hujan deras dan angin kencang karena ukuran reng genteng tidak sesuai.

"Sementara untuk rehab gedung yang kami usulkan adalah perbaikan untuk atap, genteng dan plafon karena ukuran dari reng genteng yang tidak sesuai sehingga sering genteng jatuh," katanya.

"Penyebabnya ukuran genteng yang tidak satu merek atau produk, genteng banyak merek atau produk sehingga di musim hujan banyak ruangan yang bocor," lanjutnya.

Rapat koordinasi infrastruktur sekolah di DPRD Bali. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 01 Nusa Penida I Ketut Sueta mengaku sekolahnya kekurangan kamar mandi. Jumlah siswa di SMKN 1 Nusa Penida berjumlah 1.024 orang.

Sementara itu, jumlah kamar mandi hanya 7 unit. Menurutnya, Kemendikbudristek menetapkan rasio antara jumlah siswa dengan kamar mandi adalah 1:40.

Kekurangan kamar mandi ini mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Ada siswa terpaksa menumpang kamar mandi ke luar sekolah. Sueta tak mau menyebutkan lokasi kamar mandi yang ditumpangi siswanya.

Sueta berharap Pemprov Bali bersedia menambah kapasitas kamar mandi di SMKN 01 Nusa Penida demi proses belajar-mengajar berjalan baik.

"Oleh karena itu untuk pak kadis untuk mohon dipertimbangkan untuk tahun 2026 sehingga (ada penambahan) toilet disampaikan oleh teman kami, anak-anak kami izin ke luar sekolah, BAB dan sebagainya karena keterbatasan toilet," katanya.

Merespons hal ini, Kadispora Bali, KN Boy Jayawibawa, mengatakan akan meneruskan permintaan para kepsek ke Dinas PUPR Bali. Hal ini karena program perbaikan infrastruktur sekolah menjadi kewenangan Dinas PUPR Bali mulai tahun 2025.

Selain itu, pemerintah akan mengkaji prioritas pembangunan infrastruktur sekolah di tengah efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.

Boy menambahkan ada 7 sekolah yang mengajukan proposal perbaikan dan penambahan infrastruktur. Prioritas pembangunan infrastruktur berada di Kabupaten Karangasem, Jembrana dan Buleleng. Pemprov Bali masih menghitung biaya yang dibutuhkan.

"Karena bicara masalah prioritas tentu kalau ngomongin anggaran harus ada prioritas. Jadi untuk yang benar-benar terdampak ada perbaikan, baik berat, sedang, ringan itu kita akan sampaikan kepada TAPD, mudah-mudahan bisa diakomodir semuanya," katanya.