DPRD DKI Duga Pemprov Pakai DTKS untuk Tutupi Kekurangan Anggaran KJMU

Suasana rapat terkait KJMU di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Polemik Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menyebar luas hingga sampai ke telinga anggota DPRD DKI Jakarta.

Pernyataan Pemprov DKI Jakarta yang menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Regsosek sebagai data utama penyaringan penerimaan KJMU, membuat masyarakat terbagi dalam beberapa klaster ekonomi.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menduga bahwa penggunaan desil yang merupakan pengelompokan dari DTKS hanya sebagai alasan Pemprov DKI Jakarta menutupi kekurangan anggaran mereka untuk KJMU.

"Saya khawatir masalah desil-desil itu hanya jadi alasan Pemprov. Saya jadi curiga ini adalah kesengajaan, bahwa menutupi kekurangan anggaran ini," ujar Ima dalam rapat terkait KJMU di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Kamis (14/3).

Menurut Ima, kecurigaannya disebabkan adanya keluarga di Dapilnya yang sudah menyatakan diri tidak memiliki harta bergerak, namun statusnya terus masuk dalam kategori mampu.

"Terkait data DTKS, kenapa? Karena yang tiga tahun lalu dia sudah menyanggah tidak punya mobil. Menyanggah bahwa dia bukan orang miskin, tiba-tiba muncul lagi," ucap Ima.

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta

Pihak keluarga disebut sudah memblokir perihal kepemilikan harta, namun tetap muncul kembali.

"Yang alasannya harus dibawa ke Dinas Pajak. Yang sebenarnya sudah selesai, blokir di Samsat, Samsat kemudian integrasi ke Dinas Pajak," tuturnya.

"Tetapi tiba-tiba muncul lagi nih di tahun-tahun kemarin yang akhirnya muncul kembali orang-orang yang tidak bisa melahirkan KJP atau KJMU," tambahnya.

Ima menyebut Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, terdapat banyak keluarga yang memiliki kendaraan roda empat atau mobil. Padahal hal itu telah diblokir sejak tiga tahun lalu.

"Jadi maka dari itu saya lihat di media, Pak Pj Gubernur menjawabnya banyak yang punya mobil. Padahal dia sudah memblokir dari 3 tahun lalu," imbuh dia.

Ima pun meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menjawab jujur mengapa hal tersebut kembali menjadi permasalahan.

"Jadi ini yang harus Pemprov DKI menjawab sejujurnya kenapa bisa menjadi permasalahan. Karena menurut saya kenapa yang viral ini KJMU karena anaknya sudah besar," jelas Ima.

"Tapi sebenarnya dari KJP dari sembako pangan sudah dipotong. Ini yang saya minta jawaban jujur dari Pemprov DKI terkait dengan permasalahan ini," pungkasnya.