DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Tanggapi LPJ APBD DKI Tahun 2017

Anies-Sandi di Rapat Paripurna (Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan)

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kembali menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta. Rapat paripurna kali ini beragendakan penyampaian pandangana umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daearah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI tahun anggaran 2017.

Anies-Sandi memasuki ruang rapat pukul 14.35 WIB, Rabu (4/7). Mereka kompak mengenakan setelan jas dan peci hitam. Tak lama setelah kedatangan Anies-Sandi, rapat paripurna langsung dimulai. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, (4/7).

Anies dan Sandi hadiri rapat paripurna di DPRD (Foto: Mohammad Fajri/kumparan)

Setelah membuka rapat paripurna, Taufik menyempatkan diri menyapa peserta rapat yang hadir. Taufik menjelaskan, tujuan rapat kali ini untuk menindaklanjuti pidato Anies pada Senin (2/7) lalu tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI 2017. Pidato Anies juga sudah dibahas oleh seluruh fraksi.

“Berkenaan dengan itu, DPRD DKI dalam hal ini fraksi-fraksi telah melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam terhadap Raperda tersebut. Dan hasilnya akan disampaikan dalam bentuk pemandangan umum yang akan kita dengar bersama,” ujar Taufik.

Taufik kemudian mempersilahkan Fraksi PDIP untuk menyampaikan pandangannya terlebih dahulu. Pada kesempatan ini, Fraksi PDIP diwakili oleh anggota Komisi D, Rikardo. Saat ini, pembacaan pandangan dari fraksi-fraksi masih berlangsung.

Realisiasi APBD 2017 dibagi menjadi tiga sektor, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah yang ditargetkan awal sebesar 62,51 triliun, dapat terealiasasi Rp 64,82 triliun atau 103,69 persen.

Belanja daerah juga dibagi menjadi dua bagian, yakni belanja langsung dan tidak langsung. Untuk belanja tidak langsung terealiasasi sebesar Rp 23,73 triliun, sedangkan realisasi belanja langsung tercatat 27,32 triliun.

Sedangkan untuk pembiayaan daerah, Pemprov DKI pada tahun 2017 menerima pembiayaan sebesar Rp 8,71 triliun. Angka tersebut juga berasal dari sisa lebih perhitungan APBD 2016. Sedangkan selama tahun 2017, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 9,30 triliun, yang sebagian digunakan untuk penyertaan modal kepada PD Pasar Jaya, PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Transpostasi Jakarta dan PT MRT.

Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.13,16 Triliun. Laporan keuangan tahun 2017 Pemprov DKI juga menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.