DPRD DKI Sampaikan Pandangan Umum soal Raperda Corona, Rabu 30 September

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penetapan APBD tahun 2020, Rabu (11/12). Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

Pemprov DKI Jakarta telah menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan COVID-19 dalam Rapat Paripurna bersama DPRD DKI pada Rabu (23/9) lalu. Saat ini, DPRD tengah membahas usulan Pemprov ini.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, dari Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo, menyebut pandangan fraksi akan diajukan pekan ini. Kemudian akan digelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terkait Raperda Corona.

Pemprov DKI sampaikan penjelasan Raperda penanggulangan COVID-19 pada Rapat Paripurna DPRD. Foto: Dok. Pemprov DKI

"Agendanya minggu ini akan di-submit pandangan umum fraksi atas rancangan Perda COVID ini," kata Anthony saat dihubungi, Senin (28/9).

Rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi ini bakal digelar pada Rabu (30/9).

"Dan akan ada pembacaan pandangan umum ini di rapat paripurna. Hari Rabu," tuturnya.

Pemprov DKI sampaikan penjelasan Raperda penanggulangan COVID-19 pada Rapat Paripurna DPRD. Foto: Dok. Pemprov DKI

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan, perda yang diajukan bakal mengatur sejumlah ketentuan dalam kondisi pandemi corona. Salah satunya pemberian sanksi yang lebih tegas dibanding pada Pergub.

"Ada ketentuan peraturan perundang-undangan Pergub atau Kepgub tidak bisa mengatur sanksi pidana. Mudah-mudahan melalui perda ini dimungkinkan sehingga aparat hukum dapat menindaklanjuti temuan temuan yang ada di lapangan," kata Riza usai paripurna, Rabu (23/9).

Adapun tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan COVID-19, antara lain:

a. Memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran COVID-19.

b. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan.

c. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi COVID-19.

d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas dan aparat pelaksana penanggulangan COVID-19, dan

e. Membangun kemitraan dan kolaborasi semua elemen masyarakat, instansi pemerintah, dan dunia usaha.