DPRD DKI Sesalkan Anggaran Pembangunan Rusun yang Dicoret

Rapat DPRD DKI dengan SKPD Pemprov DKI (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Komisi D DPRD DKI Pandapotan Sinaga menyoroti kebijakan anggaran pembangunan tiga unit rusun di APBD DKI 2018 yang dicoret oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Ia khawatir, hal itu bisa memperbesar Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) 2018.

"Padahal waktu kalian minta anggaran itu, kalian mintanya kayak mau nangis, tapi sekarang tidak bisa dieksekusi," kata Pandapotan saat rapat di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (7/8).

Sementara itu, Plt Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Meli Budiastuti mengaku usulan pencoretan anggaran tersebut disebabkan oleh masalah waktu. Ia menjelaskan, waktu realisasi tiga rusun tersebut tidak memungkinkan.

"Ada tiga (rusun) yang kita matikan karena waktu tidak mencukupi, Pak," kata Meli.

Anggaran yang dimaksud adalah pembangunan Rusun Jalan Inspeksi BKT Kelurahan Ujung Menteng sebesar Rp 361 miliar, Rusun PIK Pulogadung sebesar Rp 188 miliar, dan revitalisasi Rusun Karang Anyar Jakpus sebesar Rp 162 miliar. Rencananya, anggaran dengan total Rp 712 miliar tersebut akan dialihkan ke kegiatan lain.