DPRD DKI Setuju Tambah Subsidi Transjakarta Rp 633 Miliar di APBD Perubahan 2023

Transjakarta berhenti di Halte Bundaran HI Jakarta, Kamis (22/6/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui penambahan pemberian Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan Transjakarta sebesar Rp 633 miliar di Raperda Perubahan APBD tahun 2023.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mengkaji dan menyusun dasar perhitungan subsidi pada bidang transportasi. Termasuk terkait perbaikan sistem tiket di seluruh angkutan Transjakarta dan mitranya.

“Siapa yang dapat subsidi? Apakah warga Jakarta atau tidak? Saat ini dan yang akan kita lakukan adalah terkait dengan sistem account based ticketing (ABT). Jadi nanti tiketnya nanti itu ada akun kita," kata Sri dalam keterangannya, Minggu (17/9).

"Misalnya si A rumahnya di mana, perjalanan mulai dari mana, dari situ kita bisa lihat, dari situ juga kebijakannya akan menyesuaikan apakah misalnya untuk warga Jakarta PSO-nya besar sehingga nanti berbeda dengan warga luar Jakarta. Itu sedang kita lakukan kajian. Ini nanti akan kami laporkan misalnya nanti dibutuhkan penyesuaian tarif,” imbuh dia.

Bus Transjakarta mengantre untuk mengangkut penumpang di Halte Bundaran Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2023). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Tambahan anggaran itu disetujui dalam rapat DPRD membahas Raperda Perubahan APBD di Puncak, Bogor, Kamis (14/9) hingga Jumat (15/9).

Sri mengatakan, pihaknya sedang mengkaji kebutuhan operasional, karena banyaknya armada bus Transjakarta ataupun feeder yang tetap beroperasi meskipun tanpa penumpang.

Ia mengakui, operasional bus Transjakarta maupun armada milik pihak ketiga sangat memengaruhi besaran subsidi.

“Kenapa kok banyak bus-bus kosong tetap beroperasi? Kami di Pemprov itu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap subsidi yang diberikan kepada PT TJ. Sehingga dari hasil pencermatan itu, yang kami lakukan adalah perbaikan dan manajemen PSO itu sendiri,” ujar dua.

“Pada saat waktu sibuk (peak hour) semua bus harus keluar. Tapi pada saat yang tidak sibuk maka bus-bus itu harus ditarik. Sehingga pembayaran rupiah per kilometernya juga jadi tidak membebani. Itu sedang kami lakukan kajian,” jelas Sri.

Calon penumpang mengantre untuk naik Bus TransJakarta di Halte Tosari, Jakarta pada Senin (31/1/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Komisi B DPRD DKI Jakarta menegaskan PT Transjakarta dan Dinas Perhubungan harus melengkapi dasar kajian penghitungan pemberian subsidi. Ini agar pemberian subsidi terukur dan tepat sasaran.

“Tolong kami disajikan dasar perhitungannya. Jangan-jangan yang menikmati PSO selama ini kelas menengah ke atas. Karena selama ini kami nggak pernah dikasih dasar perhitungannya,” ujar Anggota Komisi B, Pandapotan Sinaga.