DPRD DKI Soroti Anggaran Rp 145 M untuk Bangun 3 JPO di Jakarta

Ilustrasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, mengaku menemui kejanggalan dalam rencana anggaran di Dinas Bina Marga DKI dalam RAPBD 2024. Hal itu diungkapnya saat rapat bersama eksekutif DKI di Grand Cempaka Resort & Convention, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/10).

Ia menyebut, dalam website Smart Planning Budgeting apbd.jakarta.go.id terkait RAPBD 2024, tercatat belanja modal Bina Marga sebesar Rp 145.272.984.929 untuk pembangunan 3 jembatan penyeberangan (JPO).

Pengadaan ini tertulis dengan kode 5.2.04.01.02.0010. Menurut penjelasan Justin, tidak disebutkan di lokasi mana JPO ini akan dibangun.

"Saya menyoroti hal ini, dan menjadi beban pemikiran karena rasanya tidak masuk akal, untuk pembangunan 3 jembatan penyeberangan dengan anggaran RP 145 miliar. Artinya setiap jembatan menghabiskan hampir Rp 50 miliar, jelas saya tidak berani menyetujuinya," kata Justin lewat keterangan, Kamis (12/10).

Justin lalu menyinggung pengalamannya membantu perusahan pertambangan untuk membangun jembatan. Menurutnya, pembangunan jembatan harusnya tak sampai Rp 30 miliar. Ini dialami Justin sebelum menjadi Anggota Dewan.

"Saya kebetulan baru-baru ini memfasilitasi perusahaan pertambangan berhubungan dengan kontraktor untuk membangun jembatan sepanjang 70 meter, lebar 6 meter, dengan beban bisa dilewati truk batu bara berkapasitas 40 ton/ truk. Jembatan itu hanya menghabiskan Rp 25 miliar," kata dia.

Anggota Komisi D DPRD DKI itu mendesak Kepala Dinas Bina Marga untuk memberi penjelasan. Ia mengingatkan jangan sampai pos anggaran ini menjadi temuan penyalahgunaan dana di kemudian hari.

"Kita minta penjelasan rinci, saya tidak berani menyetujui, jangan sampai ini jadi temuan. Ini cenderung mahal kalau hanya untuk jembatan penyeberangan, karena untuk jalan yang bisa dilewati truk dengan beban 40 ton saja hanya menghabiskan Rp 25 miliar," tandas dia.