DPRD DKI Soroti Kendala Mobil Listrik: Harga Mahal, Stasiun Isi Ulang Terbatas

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengendarai motor listrik saat diluncurkan sebagai kendaraan dinas Kementerian Perhubungan di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (16/12). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Pemprov DKI memiliki program Jakarta Langit Biru yang bertujuan membuat Ibu Kota bebas macet dan beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan. Salah satu program yang tengah diupayakan adalah beralih dari kendaraan BBM menuju kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai.

Anggota Komisi B DPRD DKI, Adi Kurnia Setiadi, mengapresiasi rencana penggunaan kendaraan listrik di Jakarta demi memperbaiki kualitas udara. Namun, ia menilai masih ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam rencana penggunaan kendaraan listrik tersebut.

“Harga KBL yang dijual masih menyasar segmen menengah ke atas, bukan ke bawah. Lalu kondisi lalu lintas Jakarta yang macet menjadi tantangan dalam era elektrifikasi, karena rata-rata mobil listrik memiliki kemampuan menjelajah hingga 300 km untuk sekali pengisian baterai," terang Adi dalam diskusi virtual, Rabu (17/3).

"Jauh memang, tetapi kemampuan tersebut tidak menjadi patokan saat berhadapan dengan kondisi macet seperti yang sekarang di Jakarta ini,” lanjutnya.

Petugas menunjukan cara pengisian daya listrik untuk kendaraan bermotor di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) komersial pertama PT Pertamina (Persero) di Fatmawati, Jakarta Selatan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Selain itu, Adi juga menyoroti kendala lain, yakni belum banyaknya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebagai pengisian daya mobil atau motor listrik.

“Untuk pengisian daya mobil itu saya baca, di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan medium fast charging butuh 2 jam untuk pengisian sampai penuh. Sementara di DKI Jakarta sendiri, saat saya cek Google Maps, baru ada sekitar 20 SPKLU. Ini menjadi kendala jika stasiun pengisian masih jarang tersedia,” jelas Adi.

Menurut politikus Gerindra itu, jika jumlah SPKLU tidak segera ditambah, maka implementasi penggunaan kendaraan listrik di Jakarta hanya akan menjadi angan-angan belaka.

“Dalam percepatan era elektrifikasi, guna menekan produksi polusi serta impor BBM, perlu diiringi percepatan pembangunan stasiun KBL. Yang pertama dipersiapkan adalah SPKLU. Tanpa adanya itu, kita hanya bermimpi mengimplementasikannya,” tegas dia.

PR lainnya yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbanyak edukasi dan sosialisasi mengenai kendaraan listrik ke masyarakat. Salah satunya soal keamanan pengisian dan menciptakan sumber daya manusia dalam upaya percepatan era elektrifikasi ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengendarai mobil listrik saat diluncurkan sebagai kendaraan dinas Kementerian Perhubungan di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (16/12). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Sementara itu, General Manager PT PLN UID DKI Jakarta, Doddy Pangaribuan mengungkapkan pihaknya telah menyediakan tiga jenis EV charger sebagai sistem pengisian daya KBL.

“Ada beberapa teknologi EV charger: normal, fast, dan ultra fast. Dibedakan dari daya, kemudian DC ataupun AC, khususnya pada segi waktu. Waktu pengisian normal 4-6 jam, fast 2 jam, ultra fast sekitar 15 menit,” jelas Doddy.

Doddy menuturkan, fasilitas EV Charger untuk kendaraan roda dua telah tersebar hampir di 2.000 lokasi. Fasilitas ini bisa digunakan untuk pedagang kaki lima, sepeda motor listrik, atau sepeda listrik karena daya listrik yang relatif rendah.

Sementara untuk kendaraan roda empat, EV Charger dapat dijumpai di Balai Gambir, Tangerang City, Senayan City, AEON BSD, dan Supermal Karawaci.