dr Reisa: Kekerasan Terhadap Perempuan di RI Meningkat 75% Sejak Pandemi Corona

kumparanNEWSverified-green

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
dr Reisa Broto Asmoro. Foto: Dok. BNPB
zoom-in-whitePerbesar
dr Reisa Broto Asmoro. Foto: Dok. BNPB

Kasus kekerasan berbasis gender di tengah pandemi corona menjadi salah satu perhatian dr Reisa Broto Asmoro. Anggota tim komunikasi publik Gugus Tugas COVID-19 itu menyoroti persentase kekerasan terhadap perempuan yang melonjak drastis selama pandemi.

"Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 75 persen sejak pandemi," ujar dr Reisa dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jumat (10/7).

Reisa menyebut, segala tindakan yang membahayakan dan mengakibatkan penderitaan seseorang masuk ke dalam kategori kekerasan. Kasus itu bisa dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk gender yang menderita secara fisik, seksual, psikologi atau penelantaran berupa ancaman, paksaan dan merampas kebebasan seseorang di ruang publik maupun lingkungan pribadi.

dr Reisa Broto Asmoro. Foto: Dok. BNPB

Dari data Komnas Perempuan yang dipaparkan Reisa, sepanjang 2020, terdapat 14.719 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan rincian, 5.548 kasus kekerasan fisik, 2.123 kasus kekerasan psikis, 4.898 kasus kekerasan seksual, 1.528 kasus kekerasan ekonomi, dan 610 kasus buruh migran hingga trafficking.

"Korban tidak seharusnya dibiarkan menghadapi ini sendirian. Mereka harus dapat bantuan dari pihak lain pada masa pandemi ini," tutur Reisa.

"Kekerasan gender dapat terjadi di wilayah pribadi, misalnya di rumah tangga atau masa pacaran, atau publik, atau kekerasan di tempat kerja dan umum, dalam situasi normal atau sulit, konflik baik individu, komunitas atau negara," sambungnya.

Reisa mengakui, kebutuhan korban kekerasan kini menjadi dilematis lantaran petugas atau pendamping harus antisipasi cermat akan situasi dan kondisi risiko penularan COVID-19. Oleh karena itu, Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Anak bersama bersama United Nations Population Fund (UNFPA) membuat protokol penanganan kekerasan di tengah pandemi.

Anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

"Agar korban terlayani dan lembaga-lembaga penyedia tetap bisa memberikan penanganan kasus dengan merujuk kepada protokol yang diadopsi dari panduan penanganan corona berbasis gender yang disusun oleh Pemprov DKI, LSM, Kemen-PPA dan UNFPA tahun 2020," ujar Reisa.

Berikut protokolnya:

  1. Korban lapor ke pemerintah setempat. Di Jakarta misalnya, ada layanan call center. Pada situasi pandemi, layanan dibuka degan menerapkan protokol, misal dengan pencatatan dokumen dan penanganan kekerasan dilakukan online.

  2. Dapatkan bantuan dari orang tepercaya yang dapat memberikan dukungan psikologi dan medis, sebisa mungkin keluar dari situasi yang mengundang kekerasan.

  3. Bagi yang bukan korban, pastikan bilang tidak pada kekerasan dalam bentuk apapun, dukung korban sepenuhnya, bergabung dengann kelompok anti-kekerasan berbasis gender. Dukung pemerintah untuk memutuskan kekerasan gender dan kurangi risiko korban COVID-19.

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona

embed from external kumparan