Draf KUHAP Baru Bakal Ubah Syarat Penahanan, Diksi 'Khawatir' Jadi Fokus

Ilustrasi tahanan. Foto: Shutter stock

Draft revisi Undang-Undang KUHAP yang dibuat oleh Komisi III bakal memuat perubahan aturan mengenai penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Komisi III menilai, selama ini pada UU KUHAP yang berlaku saat ini aturan penahanan terlalu subjektif untuk penyidik.

“KUHAP baru memperbaiki syarat penahanan. Kalau di KUHAP yang lama, syarat penahanan itu hanya tiga hal yang subjektif ditafsirkan oleh penyidik,” kata Ketua Komisi DPR III Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/3).

Pada KUHAP lama, terdapat 3 syarat penahanan subjektif yang bisa dilakukan penyidik.

Yakni apabila menurut penilaian penyidik bahwa tersangka dikhawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan/merusak barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi.

Poin yang disoroti adalah soal diksi kekhawatiran. Diksi kekhawatiran itu diganti dengan upaya atau sudah ada tindakan.

“Dalam KUHAP baru kita rombak, bukan adanya kekhawatiran ya, tetapi adanya upaya. Jadi sudah harus ada tindakan yang konkret dan dibuktikan bahwa akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana atau menghilangkan barang bukti,” tuturnya.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di ruang rapat Komisi III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Adapun dalam draf aturan tersebut dimuat dalam Bab V Upaya Paksa.

“Kalau yang sekarang kita bikin pengaturan adanya upaya melarikan diri, berarti sudah harus ada perbuatan permulaan untuk melarikan diri, menghilangkan alat bukti atau mengulangi tindak pidana,” jelasnya.

“Tambah banyak lagi syaratnya. Jadi enggak gampang sewenang-wenang orang ditahan sebelum proses persidangan,” tutup dia.