Draf Perppu Pertukaran Informasi Pajak Sudah Sampai ke Tangan Jokowi

Presiden Jokowi. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pertukaran informasi secara otomatis terkait pajak atau Automatic Exchange of Information (AEoI) telah sampai di tangan Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keaungan Sri Mulyani Indrawati.

"Sudah disampaikan Pak Darmin kepada presiden," ujar Sri Mulyani di kantor Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta, Rabu (12/4).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan, nantinya dalam beleid tersebut akan mengikuti ketentuan-ketentuan primer yang disyaratkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban internasional, Indonesia juga bisa mendapatkan informasi yang sama dari negara lain, terutama negara-negara di mana banyak wajib pajak Indonesia menyimpan harta maupun uangnya," jelasnya.

Meski demikian, pihaknya enggan memberikan kepastian waktu pelaksanaan aturan tersebut. "Kami akan lihat lagi," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, nantinya Perppu AEoI tersebut akan mengakomodasi seluruh warga asing yang ada di Indonesia dan juga seluruh WNI.

"Dua-duanya (WNI dan WNA). Pokoknya yang mendesak saja dulu, ada untuk keluar ada untuk internal pajak," ujar di kantornya, Jakarta, Rabu (5/4).

Lebih lanjut ia mengatakan, aturan tersebut akan diimplementasikan kepada seluruh wajib pajak dalam waktu dua bulan ke depan.

"Mungkin dalam dua bulan," jelasnya.

Sebagai gambaran, pemerintah akan menerbitkan Perppu untuk menggantikan beberapa pasal terkait aturan kerahasiaan bank yang selama ini ada dalam empat undang-undang yaitu Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perbankan Syariah, Undang-undang Pasar Modal, dan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Selain itu, Perppu tersebut merupakan langkah yang harus diambil pemerintah untuk memenuhi salah satu ketentuan primer yang disyaratkan OECD. Ketentuan primer tersebut harus dipenuhi oleh Indonesia pada Juni nanti