Drone Empirit Kritik Big Data Luhut: 110 Juta Impossible, Mungkin Kalau Mark Up
ยทwaktu baca 4 menit
PerbesarPendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, kembali mengkritisi Menko Marves Luhut Pandjaitan yang mengklaim bahwa 110 juta masyarakat Indonesia setuju penundaan Pemilu 2024 menurut big data media sosial.
Menurut dia, sangat mustahil ada 110 juta masyarakat yang bicara penundaan pemilu apalagi bersikap setuju di medsos.
Sebelumnya, Fahmi telah mengkritisi klaim ada 100 juta big data media sosial terkait penundaan pemilu menurut Ketua Umum PKB Cak Imin serta klaim Luhut di Twitter.
"Pada saat Cak Imin bilang 100 juta saya sudah bilang impossible. Lalu ada yang konsisten lawan [bantah juga] Mas Burhan dan Saiful Mujani. Lalu saya ambil data seminggu cuma 10 ribu," kata Fahmi dalam diskusi Meninjau Pandangan Publik dan Analisis Big Data soal Penundaan Pemilu di Jakarta, Kamis (17/3).
"Lalu dibilang 110 juta. Oh, naik. Langsung saya ditanya, jawaban saya impossible. Saya rasakan ini ada sesuatu yang tidak dipahami publik yaitu big data dan sekarang dimanfaatkan untuk justifikasi gagasan. Ini bahaya," imbuh dia.
Fahmi lalu menjelaskan beda big data dan survei. Survei memakai sampling, sementara big data pakai populasi.
Jika Luhut mengatakan ada 110 juta di medsos yang setuju pemilu ditunda, maka, kata Fahmi, perlu dibedakan pula, apakah ada 110 juta orang yang bicara atau 110 juta pembicaraan.
"Bagaimana melihat populasi? 110 juta mereka yang aktif yang di medsos dan bicara penundaan. Jadi ada 110 juta semua bicara penundaan pemilu is impossible. Populasi yang kita maksud populasi percakapan," terang dia.
"Setiap orang bisa ngomong 1000 kali. Tapi kita lihat lagi misal total populasi mention itu misal 100 ribu, tapi yang ngomong hanya 10 ribu," lanjut dia.
Fahmi menambahkan, hasil analisis big data juga bergantung pada kata kunci. Sehingga perlu diketahui apa kata kunci yang dipakai pada klaim big data Luhut.
"Bagaimana kami peroleh data? Metodologi. Itu perlu dibuka. Pertama ada pertanyaan, berapa banyak orang yang pengin penundaan pemilu? Jadi kata kuncinya, pemilu, penundaan, Jokowi, 2024, periode kita masukkan. Apa semua bisa diambil, pasti ada yang terlewat," paparnya.
"Jadi metode atau kata kuncinya harus dibuka. Jadi yang lain kalau mau compare bisa. Harapannya timnya Pak Luhut buka metodenya. Periodenya kapan dan kata kuncinya apa," tambah dia.
Fahmi mengakui bahwa saat ini memang tak begitu sulit memperoleh hasil analisis big data. Ada open source inteligent untuk sumber data yang bisa dikumpulkan tanpa harus log in secara khusus.
Ia tak menutup kemungkinan Luhut bisa menggunakan metode ini dan memiliki hasil analisis big data terkait penundaan pemilu.
"Nah apa pemerintah bisa? Banyak data scientist. Kita ada asosiasi ilmuwan data, lainnya, banyak sekali. Karena kita gunakan metodologi. Jadi cukup di-share metodenya, kita bisa replikasi. Apa di pemerintah ada? Ada di Kominfo. Sejak 2017. Itu bisa dipakai kalau mau tahu isu-isu penundaan pemilu. Sistemnya sendiri dan scientist-nya banyak," jelas Fahmi.
Namun, menurut Fahmi yang menjadi persoalan bukan bisa atau tidaknya Luhut mendapat hasil analisis big data. Tetapi dari mana big data sendiri itu didapat, bagaimana metode pengambilan data, serta metode analisisnya?
Fahmi memiliki sejumlah dugaan.
"Saya punya 12 server untuk olah big data. Satunya bisa 400 kata kunci. Nanti ada yang Tweet, masuk. Nah ada yang susah. Facebook, Instagram karena masalah privasi. Zaman dulu saya ingat sampai April 2014 itu bisa diambil. Tapi sejak April disetop," terang dia.
"Jadi kalau mau ambil data harus dikumpulkan. Akun-akun paling populer, tokoh-tokoh. FB grup. Saya harus kumpulin. Targeted. Gak bisa dapat semua. Nah ketika dapat klaim 110 juta itu dari mana? Kalau dari Twitter aja enggak mungkin tadi 18 juta usernya," lanjut Fahmi.
Fahmi mengaku heran dari mana Luhut bisa mendapatkan 110 juta big data. Bahkan, kata Fahmi, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto sekaligus eks pimpinan lembaga riset Lab 45 juga mengaku tak paham dari mana asal klaim 110 juta big data Luhut.
"Saya enggak paham. Saya kemarin telepon juga sama Mas Andi Widjajanto. Mas Andi juga bilang enggak paham. Saya enggak bisa mengira-ngira. Buat saya itu hanya mungkin di Twitter dan kalau di-markup. Secara sosial, psikologis. Ya tapi itu bukan big data kalau gitu," pungkas dia.