Duduk Perkara Rumah Ber-SHM di Makassar Digusur

Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar. Foto: kumparan

Pada Kamis (13/2), eksekusi lahan dan bangunan seluas 12.931 meter persegi oleh PN Makassar di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Sulsel, rusuh. Warga menolak digusur karena lahan dan bangunan yang mereka tempati memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Apalagi, pemohon eksekusi Andi Baso Matutu yang memenangkan gugatan sengketa lahan itu, kini berada di balik jeruji besi karena memalsukan surat-surat.

Surat palsu ini yang digunakan Andi Baso untuk menggugat hingga akhirnya menang melawan SHM yang dimiliki warga di Jalan AP Pettarani.

Bagaimana duduk perkaranya?

Surat Palsu Buat Daftar Gugatan

Eksekusi lahan yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Makassar di salah satu lokasi tanah atau bangunan di Jalan Ap Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berakhir ricuh, Kamis (13/2/2025). Foto: Istimewa

Sengketa lahan ini berawal dari klaim Andi Baso Matutu terkait lahan di Jalan AP Pettarani. Lahan itu menurut Andi Baso Matutu merupakan warisan dari Andi Tjinjing Karaeng Lengkese untuk dirinya.

Namun, setelah dilakukan penelusuran, nama Andi Tjinjing Karaeng Lengkese tidak tercatat sebagai pemilik tanah yang sah. BPN menyebut tanah itu berada dalam status quo.

Andi lalu mengurus hak tanah itu ke Kecamatan Panakkukang pada tahun 2012. Andi berhasil mendapatkan dokumen dengan nomor 593/016/KR/V/2013 yang ditandatangani oleh Camat Panakkukang saat itu, Dra. Hj. Sulsilawati.

Surat Nomor: 593/ 016/KP/I/ 2013 tanggal 09 Januari 2013 yang sudah ditandatangani Sulsilawati digunakan Andi Baso dalam sidang perkara pidana atas nama Terdakwa Saladin Hamat Yusuf Maret 2016.

Nomor perkaranya 620/Pid.B/2015/ PN. MKS. Saladin merupakan salah satu warga yang memiliki SHM di tanah tersebut. Namun dia justru masuk bui. Saladin juga sudah ditahan dan kini sudah bebas.

Pada 2018, surat Nomor: 593/ 016/KP/I/ 2013 itu juga digunakan Andi Baso untuk mendaftar Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana Putusan Nomor: 49/ Pdt.G/ 2018/ PN. MKS tanggal 10 Juli 2018.

Dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini Andi Baso menang dan berhasil kuasai lahan seluas 12.931 meter persegi di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar yang ekseskusinya berlangsung ricuh itu.

Namun belakang diketahui surat Nomor: 593/ 016/KP/I/ 2013 itu palsu. Pada 2019 kasus pemalsuan surat ini dilaporkan dan disidangkan.

Kasus Pemalsuan Surat Disidang

Massa memblokir jalan dengan membakar ban bekas dan bambu untuk menghalangi proses eksekusi lahan di Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Arnas Padda

Tahun 2019 kasus pemalsuan surat ini disidangkan. Dalam perkara pidana No. 1391/Pid.B/2019/PN.MKS dijelaskan awal mula pemalsuannya.

Berdasarkan dakwaan tersebut dijelaskan Andi Baso Matutu melakukan pemalsuan surat berawal pada 24 Oktober 2012, ia melalui kuasa hukumnya menyurat ke kantor Camat Panakkukang Dra. Hj. Sulsilawati bernomor 01/ PK/ LBPH-INMI/ X/ 2012, tertanggal 12 Oktober 2012.

Surat itu meminta penjelasan terkait kepemilikan tanah pada persil 27 S.II Kohir 157 C.1 seluas kurang lebih 83 are di Jalan AP Pettarani (lokasi eksekusi).

Kondisi rumah ber-SHM di Jalan AP. Pettarani Makassar setelah penggusuran, Jumat (14/2/2025). Foto: kumparan

Di suratnya, Andi Baso ingin memperjelas apakah warga bernama Misi dan Andi Tjintjing Karaeng Lengkese adalah pemilik lahan itu. Camat Panakkukang yang terima surat itu, kemudian disposisi untuk dicek di buku tanah dan BPN.

“Pesan Kakanwil BPN bahwa semua surat keterangan yang berhubungan dengan persil 27 dalam keadaan status quo,” sebut dalam dakwaan.

Kemudian, Abd Haris, Kasi Pemerintahan dan ketertiban umum membuat konsep surat perihal penjelasan atas permohonan surat keterangan yang diajukan Andi Baso melalui kuasa hukumnya.

Konsep surat itu kemudian disebut-sebut dimasukkan ke ruang Camat Panakkukang. Kemudian surat Nomor: 593/ 016/KP/I/ 2013 tanggal 09 Januari 2013 yang sudah ditandatangani Camat Panakkukang itu diserahkan kepada kuasa hukum Andi Baso.

Tapi ternyata Camat Panakkukang tidak pernah memberikan tanda tangannya.

Andi Baso Ditahan

Eksekusi lahan di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Kamis (13/2/2025). Foto: kumparan

Andi Baso Matutu dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu". Dan dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama tujuh bulan.

“Memerintahkan supaya Terdakwa segera ditahan,” bunyi amar putusan dalam SIPP PN Makassar.

Informasi yang diterima, Andi Baso Matutu saat ini masih ditahan atas kasus ini.

Penjelasan Kuasa Hukum Andi Baso Matutu

Kuasa Hukum Andi Baso Matutu, Hendra Karianga. Dok: kumparan

Hendra Karianga selaku kuasa hukum Andi Baso Matutu tak menapik bahwa kliennya itu tengah mendekam di balik jeruji besi atas laporan pemalsuan surat. Ia sebut bahwa kliennya dalam kasus ini juga korban dari orang tak diketahui sehingga menggunakan surat bukti palsu di pengadilan.

"Menyangkut hak kedudukan hukum, pidana itu masalah lain. Kan dia (Andi Baso Matutu) dituduh menggunakan surat palsu, dalam perspektif hukum orang yang memalsukan surat itu belum ditemukan siapa pelakunya, kenapa orang yang menggunakan (bukti palsu) dihukum sementara dia tidak tau masalahnya. Itu yang sedang kami perjuangkan sampai ke kasasi nanti," ucapnya.

Dia juga menyebutkan bahwa Mahkamah Agung telah mempertimbangkan bukti-bukti palsu yang menyebabkan Andi Baso Matutu harus mendekam di balik jeruji besi.

Dalam pertimbangan itu, bukti-bukti palsu tersebut dianggap bukan sebagai bukti hak dan tidak berpengaruh dalam putusan perdata.

"Itu bukti-bukti surat yang dianggap palsu itu sudah dipertimbangkan MA dalam peninjauan kembali kedua (PK2) hakim menyatakan bahwa bukti-bukti yang dianggap palsu itu bukan bukti hak, jadi tidak ada pengaruh dengan perdata," jelasnya.