Dudung Absen Rapat di DPR, Komisi I Singgung Tak Harmonis dengan Andika Perkasa
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarKomisi I DPR RI dijadwalkan menggelar rapat dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Menhan Prabowo Subianto, dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, untuk membahas rencana kerja dan anggaran pagi ini.
Namun, Prabowo dan Dudung absen di rapat dan berujung disinggung sejumlah anggota DPR dalam interupsi.
Rapat digelar di ruang Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9), dipimpin Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Andika Perkasa hadir bersama KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Yudo Margono.
Sementara itu, Prabowo diwakili oleh M Herindra dan Dudung diwakili oleh Wakasad Mayjen Agus Subiyanto.
Meutya menerangkan Prabowo tengah mendampingi Presiden Jokowi di Istana Bogor. Sementara Dudung melaksanakan kunjungan ke wilayah Kodam II Sriwijaya dalam rangka pemeriksaan kesiapan operasi Satgas Yonif.
Meski telah dijelaskan, sejumlah anggota mengkritik Dudung yang dinilai terlalu sering absen dengan alasan kurang penting. Anggota Komisi I DPR Effendi mengingatkan banyak isu aktual yang perlu dibahas.
Di antaranya kasus 8 oknum TNI pelaku kasus mutilasi empat orang di Timika, Papua.
"Urusan RKA kalau perlu langsung kita setuju. Tapi khusus isu aktual, bukan hanya mutilasi [perlu dibahas lebih]. Adanya pembakaran daripada mayat di Papua yang menjadi tersangka, Brigjen I yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri, ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan pembangkangan di tubuh TNI," kata Effendi.
Ia juga menyinggung ada isu ketidakharmonisan Andika Perkasa dan Dudung yang perlu diluruskan. Sebab itu, Effendi meminta Komisi I menggelar rapat terbuka kembali yang dihadiri Dudung untuk membahas berbagai isu.
"Saya kira saya usul malam ini juga kita rapat terbuka, jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari jenderal TNI Dudung Abdurrachman. Ada apa? Apa terjadi disharmoni begini, ketidakpatuhan?" ungkapnya.
"Sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau KSAD kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu, ketentuan apa? Ini kita harus tegas, Pak. Saya lebih tua dari bapak-bapak semua saya berhak bicara di sini," tambah dia.
Rekan satu Komisi Effendy, Helmy Faishal Zaini, juga meminta Dudung dan Andika mengklarifikasi isu hubungan keduanya tak harmonis.
"Bahwa dalam kaitan penyampaian penting sekali pendapat yang bersangkutan untuk hadir dalam kaitan ini Panglima sudah hadir. Kita harapkan Pak KSAD bisa hadir, sekaligus menepis di sosial media, di berbagai macam, itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD," kata Faishal.
"Saya kira ini harus kita clear-kan mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik. Kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan kebersatuan kita," imbuh dia.