Dudung Minta Anggaran KSP Dipisah dari Setneg, Cerita Pernah Pakai Uang Pribadi
·waktu baca 4 menit
PerbesarKepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengusulkan agar anggaran KSP tidak lagi berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), melainkan berdiri sendiri. Menurut Dudung, skema anggaran saat ini membuat ruang gerak KSP menjadi terbatas.
Ia mengungkapkan, selama satu bulan menjabat sebagai Kepala KSP, dirinya melihat langsung betapa kompleksnya tugas lembaga tersebut.
“Kalau kita lihat, dengarkan, apa yang saya sampaikan, sepertinya semua persoalan bangsa ada di sini. Tapi sering saya sampaikan bahasa KSP adalah mengawal, mengawal, memastikan bahwa program-program itu bisa berjalan dengan baik,” kata Dudung saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).
Menurut dia, KSP saat ini mengawal berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari program pembangunan 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga program kampung nelayan dan berbagai program strategis lainnya.
Dudung mengaku dalam praktiknya KSP kerap menjadi penengah berbagai persoalan antarinstansi.
“Satu bulan saya di Kepala Staf Kepresidenan, ada menteri ini tidak sejalan dengan menteri ini, kita yang menyelesaikan. Menteri ini dengan wamen enggak sejalan, saya menyelesaikan. Ada menteri ini dengan gubernur, saya yang menyelesaikan. Ada perusahaan BUMN dengan kementerian, kita menyelesaikan. Masyarakat dengan kementerian, semua palugada (apa lu mau, gua ada),” tuturnya.
Karena fungsi tersebut, Dudung menilai KSP harus memiliki independensi yang kuat, termasuk dari sisi anggaran.
“Artinya, kalau kita lihat dari anggaran, untuk KSP sendiri memastikan misalnya bottlenecking dari masing-masing kementerian, menteri ini dengan menteri ini yang harus kita selesaikan, kita kan tidak boleh bersandar ke salah satu kementerian, nanti faktor independennya kita tidak ada,” katanya.
“Tetapi satu sisi, kita tidak punya daya, ya, tidak punya power,” lanjut Dudung.
Dalam kesempatan itu, Dudung mengungkapkan keterbatasan anggaran yang dimiliki KSP. Ia mengatakan anggaran operasional lembaganya saat ini sangat kecil karena masih berada di bawah Setneg.
“Penguasa anggaran ini kita masih di bawah Setneg. Nah, KPA-nya kita, kuasa pengguna anggaran. Jadi kita itu yang tadi ada Rp 108 (miliar), itu 90%-nya gaji itu, Pak. Jadi saya Rp 3 M ini dibagi lah untuk empat deputi ini Rp 250 juta, 200, 1 tahun Pak, bukan 1 hari, 1 tahun,” ungkapnya.
Dudung bahkan mengaku pernah menggunakan uang pribadi saat menjalankan tugas karena keterbatasan anggaran perjalanan dinas.
“Saya pernah mau berangkat ke Palembang, mau investigasi masalah kampung nelayan. Karena ada perubahan saya dipanggil Presiden, dimundurkan pesawatnya besok, ada penambahan pesawat, kata sekretaris saya, ‘Pak Dudung, ini harus uang pribadi, karena di data di anggarannya cuma segini.’ Ah, itu,” katanya.
“Saya pernah jadi Dandim, pernah jadi sampai ke Kasad, baru kali ini nih kita betul-betul debottlenecking tuh,” sambung dia.
Karena itu, Dudung meminta dukungan DPR agar KSP memiliki anggaran tersendiri dan tidak lagi bergantung pada Setneg.
“Artinya perlu anggaran, Pak, ya, perlu anggaran, dan tadi rekan-rekan sudah menyampaikan, sehingga KSP itu anggarannya harus tersendiri. Sehingga tidak lagi di bawah Setneg,” kata Dudung.
“Mudah-mudahan Pak Ketua nanti bisa menjembatani kami. Pokoknya kami KSP Pak, demi bangsa dan negara,” imbuhnya.
Dudung menilai kebutuhan anggaran yang lebih memadai penting karena KSP harus memastikan berbagai program prioritas Presiden berjalan sesuai target.
“Banyak program-program prioritas Presiden, Pak. Saya setelah jadi KSP, dulu penasihat Presiden, Pak. Setelah saya jadi KSP, seperti program-program revitalisasi sekolah, program MBG, program-program banyak yang beliau lakukan, terbelalak mata saya. Wah, begitu besar keinginan beliau untuk memajukan bangsa ini, gitu,” kata Dudung.
“Nah, banyak orang-orang yang tidak tahu apa yang beliau lakukan. Hanya dengar, dengar, dengar, gosip, memberikan statement, tidak tahu apa yang beliau lakukan kalau menurut saya,” lanjutnya.
Dudung menegaskan KSP akan terus mengawal berbagai program prioritas pemerintah meski dengan berbagai keterbatasan yang ada saat ini.
“Harapan dan cita-cita semoga ini akan terkabul,” tuturnya.
Menurutnya, selama ini keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam menjalankan fungsi pengawasan langsung ke lapangan.
“Bayangkan anggaran KSP ini di luar gaji keseluruhan anggota, ini hanya 3 miliar setahun. Bagaimana kita menyelesaikan antara kementerian ini dengan kementerian ini, kementerian ini dengan pemerintah daerah. Sementara kita harus investigasi, kita harus cek di lapangan kalau kita misalnya tergantung kepada anggaran biaya perjalanannya ke salah satu kementerian nanti unsur independennya atau faktor independennya kita tidak akan terjamin. Nanti kita berpihak ke salah satu kementerian,” ujar Dudung.
“Nah, ini yang sedang kita usulkan dan Alhamdulillah mendapat dukungan dari Komisi XIII,” pungkasnya.