Dugaan Praktik Murid Titipan di Sekolah di Jabar Diadukan ke Ombudsman

Ilustrasi biaya sekolah anak. Foto: Shutter Stock

Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Forum Orangtua Siswa (FORTUSIS), dan Asosiasi Komite Sekolah Indonesia (Askida) melaporkan dugaan praktik kecurangan dalam gelaran PPDB 2019 tingkat SMA kepada Ombudsman Jabar.

Ketua FAGI Iwan Hermawan menuturkan, dugaan praktik kecurangan terjadi setelah hasil PPDB diumumkan melalui online. Berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, dia menyebut, terdapat dugaan penambahan murid di luar hasil yang diumumkan oleh Disdik.

"Ternyata berdasarkan laporan dari masyarakat dan sumber yang dipercaya ada penambahan siswa di luar jalur online jadi yang offline itu ada penitip-penitip yang sangat merugikan bagi siswa yang daftar dan akhirnya tidak diterima," kata dia, Kamis (18/7).

Dugaan penambahan murid, lanjut Iwan, terjadi karena adanya 'titipan' dari berbagai pihak. Misalnya, terdapat 540 murid yang tidak diterima di Kota Bandung tapi akhirnya diisi oleh murid-murid 'titipan'. Dia menduga kepala sekolah telah membantu untuk memasukkan mereka.

Lebih lanjut, Iwan mencurigai praktik penambahan murid telah direncanakan sejak awal. Namun, dia tidak dapat menyebut secara rinci sekolah di Jabar khususnya Kota Bandung yang diduga melakukan kecurangan.

"Kalau di Kota Bandung ada 540 siswa yang tidak bisa masuk tapi akhirnya diisi oleh orang orang yang diindikasi titipan-titipan dari berbagai pihak dan yang saya sayangkan kepala sekolah akhirnya menerima siswa siswa di luar online tersebut," ujar dia.

"Kami curiga penambahan ini sudah diskenariokan sejak awal," tambah dia.

Iwan pun mengatakan, tidak menutup kemungkinan telah terjadi praktik jual-beli kursi. Hal tersebut, menurut dia, bisa saja terjadi kalau memang ada pihak yang sengaja memberi kesempatan.

"Tidak menutup kemungkinan. Mungkin saja yang datang secara pribadi ke sekolah dan ada oknum yang memberi kesempatan untuk masuk ya bisa saja," kata dia.

Ketika ada kesempatan, menurut Iwan, orang akan berupaya mendapatkannya. Dia pun menuturkan, penambahan murid bisa terjadi karena tiga faktor antara lain hubungan saudara, uang, atau kerabat.

"Kalau jalur offline biasanya tiga hal yang dilakukan pertama karena dulur artinya sodara, ada duit, atau kedekatan," tutur dia.

Oleh sebab itu, Iwan berharap Ombudsman menindaklanjuti laporannya dengan melakukan investigasi. Selain itu, dia meminta kepada Disdik Jabar segera membentuk tim investigasi untuk melakukan penelusuran dengan mendatangi sekolah-sekolah.

Bila terbukti adanya praktik kecurangan di sekolah, maka wajib untuk diberikan sanksi tegas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Pasal 39.

"Kami harapkan Ombudsman melakukan investigasi ke sekolah sekolah yang dicurigai menerima daftar siswa di luar jalur online khususnya untuk SMA-SMA favorit di Kota Bandung maupun kota lainnya di Jabar," kata dia.

Di lokasi yang sama, Ketua Fortusis Dwi Soebawanto menegaskan akan melayangkan gugatan melalui pengadilan kalau Pemerintah Provinsi Jabar abai terhadap temuan-temuan kecurangan yang terjadi.

"Kalau pemerintah provinsi mengabaikan temuan kami, termasuk temuan Ombudsman, kami akan melakukan gugatan secara hukum bahwa oknum yang ditengarai melanggar aturan itu kan perbuatan melawan hukum, maka kami akan menggugatnya melalui pengadilan," tegas dia.

Sementara, Kepala Ombudsman Jabar Haneda Tri Lastoto mengatakan, dugaan praktik kecurangan yang dilaporkan begitu mengejutkan sebab melibatkan oknum pejabat hingga Disdik selaku penyelenggara.

Oleh sebab itu, Haneda berjanji institusinya akan melakukan pendalaman secara cermat. Jika terbukti, dia menilai praktik kotor dalam penyelenggaraan PPDB ternyata belum hilang.

"Dari laporan tadi justru ada ratusan jumlahnya dugaan keterlibatan oknum pejabat di Disdik kemudian dengan organisasi induknya kemudian ada melalui calo dan orangtuanya sendiri ini yang harus Ombudsman dalami betul," ungkap dia.