e-KTP Diduga Palsu dari Kamboja Tak Bisa Dipakai di TPS

Simulasi Pilkada di Lapas Cipinang. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Sebuah paket berisi KTP elektronik diduga palsu diamankan oleh Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Paket yang berasal dari Kamboja itu dipastikan tak bisa dipakai untuk pilkada.

"KTP palsu ini tidak bisa digunakan untuk memilih di TPS. Sistem pengawasan di TPS juga berlapis yaitu ada saksi, pengawas dan masyarakat di TPS yang saling kenal," ucap Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulis, Kamis (9/2).

Dia menjelaskan, penggunaan e-KTP atau Surat Keterangan pengganti e-KTP yang digunakan bagi mereka yang tak terdaftar di DPT, hanya bisa dipakai untuk mencoblos pada satu jam terakhir pukul 12.00-13.00 WIB.

"Pada tanggal 15 Februari (saat pemungutan suara) Dukcapil akan buka untuk melayani cek NIK dari TPS bila ada yang curiga terhadap KTP elektronik yang diindikasikan palsu," ujarnya.

Cara mengecek KTP yang diindikasikan palsu itu, e-KTP dikirim petugas TPS via WA ke Dukcapil setempat. Lalu Dukcapil cek ke database dan hasilnya dikirim kembali ke petugas di TPS.

"Pilkada akan lebih berkualitas dan pemalsuan KTP elektronik bisa distop bila KPU mau menggunakan card reader yang saat ini sudah banyak dijual," kata Zudan.

Sebelumnya, Kemendagri mendapat informasi dari Bea Cukai soal paket berisi beberapa dokumen yang salah satunya e-KTP diduga palsu, dari Kamboja di Bandara Soekarno-Hatta. Barang cetakan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman Fedex.

Secara keseluruhan ada buku tabungan dan kartu ATM, NPWP, dan ID Card berupa KTP-elektronik. Belum diketahui berapa jumlah KTP elektronik yang didapati dalam paket tersebut, termasuk ditujukan ke mana.

Humas Bea Cukai, David, saat dikonfirmasi belum mau merinci temuan paket tersebut.

"Sebagian besar informasi itu benar, tapi tunggu saja rencananya sore ini atau malam kami rilis ke media," ucap David kepada kumparan sekitar pukul 17.00 WIB.