Edy Rahmayadi Minta Pendampingan KPK: Jangan Hanya Dihardik, tapi Beri Petunjuk

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di gedung KPK, Rabu (5/9/18). Foto: Eny Immanuella Gloria/kumparan

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, meminta KPK untuk terus memberikan pendampingan terkait pencegahan korupsi di wilayahnya. Arahan KPK diharapkan bisa mencegah terjadinya praktik korupsi di Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Edy Rahmayadi dalam acara peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Selasa (13/4).

Dalam paparannya, Edy Rahmayadi mengungkapan bahwa pihaknya sudah melakukan pembenahan di Pemprov Sumut. Salah satunya yakni penerapan e-katalog.

"Bertambahnya pembelanjaan secara online atas empat komoditas sesuai kriteria yang ditampilkan pada e-katalog. Jadi setiap saat kami mohon arahan, dan kami mohon pantauan. Pembuatan e-katalog lokal khusus untuk di Provinsi Sumatera Utara. Kami sudah berupaya sedapat mungkin untuk juga di 33 Kabupaten dan Kota," ucap Edy.

"Penggunaan aplikasi bila pengadaan untuk belanja langsung sampai dengan Rp 200 juta, ini juga dari anak buah Bapak Firli sangat membantu kami untuk pelaksanaannya," lanjut mantan Panglima Kostrad ini.

Seluruh upaya itu, dinilai Edy sebagai upaya maksimal yang dilakukan dan dijalankannya untuk memastikan tindak rasuah tidak lagi terjadi di wilayahnya.

"Segala upaya sudah banyak kita laksanakan. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menghilangkan penyakit kronis yang saat ini terkhusus terjadi di Sumatera Utara. Saya tidak berbicara untuk seluruhnya, saya berbicara khusus kepada Sumatera Utara yang saat ini saya pimpin," kata Edy.

Untuk itu, ia berharap KPK akan terus memberikan pendampingan terhadap upaya yang sudah dilakukan di Sumut.

"Kami mohon didukung dan dipantau terus, jangan hanya kami dihardik, tetapi kami mohon diberi petunjuk sehingga kami bisa lepas dari kegiatan-kegiatan yang negatif yang selama ini terjadi di Sumatera Utara," ujar Edy.

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan dalam acara Hakordia 2020. Foto: Youtube/@KPK RI

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan pihaknya tidak pernah berhenti melakukan penyuluhan akan pentingnya pencegahan tindak korupsi di daerah. Termasuk di wilayah Sumut.

"Rasanya kami tidak pernah absen terkait dengan kegiatan untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi di Sumatera Utara. Mudah-mudahan Pak Gubernur tidak bosan. Karena kami selalu bergiliran. Kenapa? Karena pada prinsipnya pemberantasan korupsi ini tidak bisa hanya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi harus dilibatkan seluruh anak bangsa," tegas Firli.