Eep Saefulloh Usul DPR Bentuk Pansus Pilpres 2024 Selain Gulirkan Hak Angket
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pengamat politik yang sekaligus penggagas Warga Jaga Suara, Eep Saefulloh Fatah, mengusulkan pembentukan Pansus Pilpres 2024 di DPR. Upaya ini dianggap lebih memungkinkan di samping wacana hak angket.
ADVERTISEMENT
Pansus DPR dianggap lebih efektif karena lebih fokus. Lalu dibuat batasan waktu.
“Pansus itu bekerja dengan kerangka waktu yang ditetapkan, katakanlah misalnya 20 hari. 25 Februari sampai 17 Maret, misalnya. Kenapa 17 Maret? Karena harus ada jeda waktu yang cukup sampai dengan tanggal 30 Maret, yang menurut jadwal pemilu adalah penetapan hasil,” kata Eep.
Pernyataan Eep disampaikan di sela acara pengumuman hasil perolehan suara sementara Pilpres 2024 yang dihimpun Warga Jaga Suara, bertempat di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).
Eep yakin, lewat pansus bisa membongkar bobroknya Pilpres 2024. DPR bisa memanggil dan meminta keterangan semua pihak yang dianggap terkait dari Presiden Jokowi hingga ahli hukum tata negara.
ADVERTISEMENT
“Selama 20 hari itu kepemimpinan pansus akan mengelola kerja pansus dengan menghadirkan semua stakeholder yang mungkin untuk dihadirkan," ucap Eep.
"Mulai dari Presiden, para pembantu Presiden, Kapolri, misalnya, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan publik yang diaplikasikan lewat partai-partai atau fraksi tentang mobilisasi polisi; Panglima TNI tentang dugaan keterlibatan tentara dalam kerja-kerja partisan; Menteri Keuangan, dalam kaitan dengan penggalangan dan mobilisasi dana Bantuan Sosial dari APBN yang membengkak itu luar biasa, sehingga 2 tahun ini 2023 sampai dengan 2024 melampaui angka Rp 560 triliun,” ungkap Eep.
Tak hanya itu, kata Eep, gerakan sipil penjaga pemilu bisa dihadirkan. Sidang pansus dibuat terbuka dan semua masyarakat bisa menyaksikan.
“Maka 20 hari itu akan ada siaran langsung dari berbagai stasiun televisi di mana semua borok dan bobrok pemilu kita diangkat ke permukaan,” usul Eep.
ADVERTISEMENT
Bila pansus tersebut terbentuk, lanjut Eep, maka bangsa akan mengambil pelajaran dibandingkan dengan proses politik yang lebih tertutup dan terbatas. Membuka pilpres seadil-adilnya.
“Tidak akan ada lagi presiden yang mencontoh Presiden Joko Widodo, dengan segala keterlibatannya yang bablas dalam Pemilu 2004 yang kemudian membuat kita ada dalam situasi yang buruk ini,” kata Eep yang pernah menjadi konsultan politik Jokowi ini.