Efisiensi Anggaran Kemendiktisaintek Diusulkan Jadi Rp 6 T: Agar UKT Tak Naik

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Komisi X DPR RI kembali menggelar rapat pembahasan efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) bersama Mendiktisaintek yang baru dilantik, Brian Yuliarto.

Dalam rapat yang digelar tertutup itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani membocorkan pihaknya setuju untuk menekan efisiensi yang semula Rp 14,3 triliun. Dari total pagu anggaran sebesar Rp 56,6 triliun menjadi hanya Rp 6,17 triliun saja.

“Kami mendorong turun sampai ketemu angka Rp 6,17 triliun dari Rp 14 triliun kami dorong Rp6,17 triliun,” kata Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (26/2).

Namun angka ini belum final diketok oleh Kementerian Keuangan, Komisi X hanya baru menyepakati usulan pembukaan blokir efisiensi anggaran di beberapa pos.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan subsidi pendidikan, termasuk Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), tidak terdampak dan mencegah kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Nah ini menurut kami di Komisi X besarannya belum final, sehingga di rapat ini kami pertegas kembali agar tukin tetap harus dibayarkan di tahun 2025, sertifikasi dosen juga harus dianggarkan di tahun 2025, BOPTN tidak dikurangi sehingga tidak mengakibatkan kenaikan biaya kuliah tunggal atau UKT,” jelasnya.

Ilustrasi kampus. Foto: Shutterstock

Meski belum final dan disetujui, Lalu yakin pertimbangan penekanan efisiensi ini akan disetujui oleh pemerintah.

“Dan insyaallah Presiden Prabowo sangat komit untuk betul-betul tidak memotong anggaran pendidikan kita. Kita semua sudah tahu itu,” katanya.

Dalam rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan Mendiktisaintek sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro, terungkap bahwa pos Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) ikut terkena efisiensi anggaran.

Dalam paparan Satryo di Rancangan Perubahan Anggaran Kemdiktisaintek tahun 2025 di depan Komisi X DPR RI, pagu awal program itu sebesar Rp 6,018 triliun, tapi terkena efisiensi sebesar Rp 3 triliun.

Satryo pun meminta Komisi X bisa membantu agar kementeriannya tidak dikenakan efisiensi anggaran hingga Rp 14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp 56,6 triliun di 2025. Ia mengusulkan agar efisiensi hanya Rp 6,78 triliun saja.