Efisiensi Anggaran: KemenPPPA Dipotong Hampir 50 Persen, Kini Tersisa Rp 153,7 M

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi berdiri saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) terkena efisiensi anggaran hampir 50 persen. Akibatnya, KemenPPPA tidak memiliki anggaran untuk menjalankan program kerjanya tahun ini

Awalnya, Kementerian PPPA memiliki pagu anggaran sebesar Rp 300.654.181.000 setelah terkena efisiensi Rp 146.886.424.000, anggaran yang tersisa kini hanya Rp 153.767.757.000.

“Anggaran kegiatan yang menjadi prioritas nasional hanya tersedia untuk pembayaran gaji tenaga layanan pengaduan call center SAPA 129 sebanyak 34 orang, sedangkan layanan pendampingan, penjangkauan, dan rehabilitasi korban belum tersedia,” kata Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI.

Dari paparan Arifatul, penggunaan sisa anggaran paling besar dialokasikan untuk gaji periode Maret hingga Desember 2025 dan pembayaran tukin periode Februari sampai Desember pegawai KemenPPPA dan KPAI sebesar Rp 82,7 miliar.

“Sedangkan dana yang tersedia untuk program Kementerian PPPA dan KPAI tidak tersedia,” kata Arifatul.

Laporan sisa anggaran KementerianPPPA tahun 2025 paska efisiensi anggaran dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (13/2/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang pun menyoroti anggaran Kementerian PPPA yang nihil.

Ia membandingkan dengan dua kementerian lainnya seperti Kementerian Agama dan Kementerian Sosial yang masih memiliki dana untuk program kerja meskipun terdampak efisiensi.

“Ibu dan anak yang tangguh itu loh luar biasa, jadi kalau begitu yang dua tadi Menag dan Mensos alhamdulillah masih ada program Pak, yang ini ibu kita ini nggak ada program,” kata Marwan Dasopang.

Arifatul tidak mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Komisi VIII. Hingga akhirnya pagu hasil rekonstruksi KemenPPPA diketok Rp 153.767.757.000.