Efisiensi Anggaran, Mensos Pastikan Tak Ganggu Layanan Publik hingga Bansos

Mensos Saifullah Yusuf saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2024). Foto: Kemensos RI

Kementerian Sosial (Kemensos) bakal melakukan penyesuaian anggaran rekonstruksi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Mensos Saifullah Yusuf memastikan, hal ini tidak akan mengganggu kinerja kementeriannya dalam memberikan pelayanan publik.

"Kaidah dalam melakukan efisiensi adalah tidak mengganggu pelayanan publik," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2024).

Selain itu, Gus Ipul juga memastikan, tidak akan mengurangi anggaran bantuan sosial (Bansos) yang diberikan langsung ke masyarakat, anggaran operasional yang melekat pada Bansos, hingga gaji pegawai dan honor pendamping tahun berjalan.

Dia juga menegaskan, efisiensi ini tidak bakal mengurangi kualitas serta semangat kerja Kemensos.

Mensos Saifullah Yusuf saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2024). Foto: Kemensos RI

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan, postur anggaran Kemensos tahun 2025 sebesar Rp 79.588.005.512.000. Jumlah ini rencananya digunakan untuk Program Perlindungan Sosial sebesar Rp 78.422.641.676.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1.165.363.836.000.

Dia merinci, Program Perlindungan Sosial terdiri dari bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sedangan Program Dukungan Manajemen berupa gaji dan tunjangan, pengawasan, serta layanan kesekretariatan.

Gus Ipul melanjutkan, efisiensi anggaran tahun 2025 di Kemensos, yakni Rp 1.326.795.000.000. Kemudian, terdapat penyesuaian anggaran rekonstruksi menjadi Rp 970.001.812.000. "Selisih efisiensi penyesuaian anggaran rekonstruksi adalah Rp 356.793.188.000," katanya.

Gus Ipul menyampaikan, jumlah tersebut di antaranya diperuntukkan bagi bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) pada belanja barang, pengerahan petugas Perlinsos Penanggulangan Bencana.

Lalu, biaya operasional pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial, hingga pemeliharaan peralatan mesin dan gedung bangunan dan belanja modal untuk 66 Satker.

"Selanjutnya mohon dukungan dari Komisi VIII DPR RI, agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat terlaksana dengan baik," ujar Gus Ipul.