Efisiensi Anggaran, Vietnam Pangkas Kementerian dari 30 Jadi 22

Ilustrasi Gedung Kementerian di Vietnam. Foto: Shutterstock

Vietnam akan memangkas 1 dari 5 pekerjaan sektor publik dan memangkas miliaran dolar AS dari dana pemerintah. Kebijakan ini berkaca dari Presiden AS Donald Trump yang juga tengah memangkas anggaran negara.

Dikutip dari AFP, Senin (10/2), upaya yang akan diajukan ke parlemen dalam beberapa hari mendatang itu memicu kekhawatiran di sana di mana bekerja untuk pemerintah berarti pekerjaan seumur hidup.

Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, yang 2,5 tahun lalu menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis menyusul kematian pendahulunya mengatakan lembaga negara tidak boleh menjadi tempat aman untuk pejabat yang lemah.

"Jika kita menginginkan badan yang sehat, terkadang kita harus memakan obat yang pahit dan menahan sakit untuk menghilangkan tumor," kata Lam pada Desember 2024 lalu.

Reformasi yang oleh pejabat senior disebut sebagai revolusi ini akan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Media, layanan sipil, polisi dan militer akan menghadapi pemotongan.

Dari pemotongan itu, 100 ribu orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Namun, belum jelas apakah akan ada target yang lebih besar yang bisa tercapai.

Beberapa pegawai telah diberikan pemberitahuan seperti Thanh -- bukan nama sebenarnya. Ia mengungkapkan kariernya sebagai produser TV harus berakhir bulan lalu. Saluran TV pemerintah tempatnya bekerja merupakan salah satu dari 5 stasiun TV yang ditutup. Ayah 2 anak itu diberikan pemberitahuan 2 minggu untuk berhenti.

"Sangat menyakitkan jika berbicara mengenai hal itu," katanya yang kini banting setir menjadi sopir taksi.

Vietnam mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di angka 7,1 persen pada tahun 2024. Vietnam yang merupakan pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen tahun ini.

Meski demikian, tetap ada kecemasan terhadap tarif yang akan ditetapkan pemerintahan Trump.

Birokrasi yang membengkak dianggap sebagai penghalang pertumbuhan, seperti halnya kampanye anti korupsi yang memperlambat transaksi sehari-hari.

Vietnam menargetkan menjadi negara berpendapatan menengah pada 2030 dan melompat ke jajaran negara berpendapatan tinggi pada 2045.

"Mereka sangat ingin mencapai tujuan itu," kata Nguyen Hong Hai, penerima beasiswa Fulbright asal Vietnam di American University di Washington DC.

"Ini tentang [menunjukkan] legitimasi partai, kekuatan partai," katanya.

Otoritas mengatakan penghematan dari pemotongan belanja bisa mencapai USD 4,5 miliar dalam 5 tahun ke depan meski ada biaya lebih dari USD 5 miliar untuk paket pensiun dan pesangon.

Pegawai negeri lainnya, Vu Quynh Huong, mengatakan dia lebih khawatir bahwa staf yang cakap, yang akan memiliki pilihan bekerja di tempat lain, dapat menjadi salah satu yang akan dikeluarkan.

"Saya berpikir untuk mengambil pensiun dini. Saya bisa bekerja sebagai konsultan freelance atau bekerja untuk bisnis keluarga," katanya.