Efisiensi Anggaran, Vietnam Tingkatkan Dana Riset dan Investasi Saintek

Ilustrasi ilmuwan perempuan dalam sains. Foto: Shutterstock

Februari lalu, pemerintah Vietnam menyepakati pemangkasan hingga seperlima badan pemerintah, dari 30 kementerian dan lembaga menjadi 22. Menariknya, mereka mengalihkan anggaran ke sektor prioritas, termasuk riset dan inovasi.

Negeri Naga Biru berambisi menjadi pusat inovasi di Asia Tenggara dengan meningkatkan investasi di sektor sains dan teknologi.

Vietnam menargetkan belanja riset dan pengembangan (R&D) mencapai 2 persen dari PDB pada 2030, dengan fokus pada kecerdasan buatan (AI), blockchain, big data, dan teknologi kuantum. Pada 2023, anggaran sektor tersebut hanya 0,4 persen.

Untuk mendukung hal itu, jumlah peneliti ditargetkan naik menjadi 12 per 10.000 penduduk.

Di sektor pendidikan tinggi, mereka juga berupaya memperkuat daya saing dengan mendorong lebih banyak mahasiswa internasional dan membangun kemitraan global.

Targetnya, universitas Vietnam masuk dalam 500 besar dunia dan lebih dari 80 persen lembaga pendidikan tinggi terlibat dalam kolaborasi riset dengan institusi asing.

Presiden Vietnam, Luong Cuong. Foto: Dang Anh/AFP

Untuk mendukung ambisi tersebut, 100 ribu pegawai negeri akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini.

Selain efisiensi anggaran, Vietnam menerapkan serangkaian kebijakan insentif untuk mendorong penelitian.

Merangkum berbagai informasi media lokal Vietnam, resolusi terbaru dari Majelis Nasional memungkinkan perusahaan mengeklaim investasi dalam R&D sebagai pengurangan pajak.

Pendapatan dari proyek riset yang didanai negara juga dibebaskan dari pajak penghasilan pribadi, memberi jaminan lebih bagi ilmuwan.

Selain itu, lembaga penelitian diberikan keleluasaan dalam mengelola dana riset, termasuk dalam perekrutan tenaga ahli, pembelian bahan penelitian, dan penyelenggaraan seminar.

Dengan birokrasi yang lebih fleksibel, pemerintahnya berharap inovasi dapat berkembang lebih cepat.

Melalui Resolusi 57 (visi pemerintahan Vietnam), pemerintah membebaskan tanggung jawab perdata bagi organisasi dan individu yang menjalankan proyek riset dengan dana negara jika hasilnya tidak sesuai ekspektasi.

Pendekatan ini bertujuan mendorong eksplorasi yang lebih luas di bidang sains dan teknologi.

Ilustrasi Gedung Kementerian di Vietnam. Foto: Shutterstock

Berbagai target ambisius itu muncul dari sejumlah tantangan.

Menteri Keuangan Nguyen Van Thang mengakui belanja negara untuk sains dan teknologi selama 2021–2024 masih rendah, berkisar antara 1,37–1,97 persen dari PDB. Ketidakkonsistenan regulasi di berbagai undang-undang juga masih menghambat alokasi dan distribusi anggaran riset.

Di sisi lain, infrastruktur riset masih menghadapi kendala. Direktur Institut Kecerdasan Buatan Vietnam sekaligus Associate Professor Nguyen Xuan Hoai, menyoroti tingginya biaya operasional laboratorium dan pusat riset.

“Banyak pusat riset AI milik negara yang tidak bisa menyewakan infrastrukturnya atau bahkan kesulitan membayar listrik karena aturan yang kaku,” ujarnya, seperti diberitakan media lokal Vietnamnet, Senin (3/3).