Efisiensi Rp 279 M, Perpusnas: Anggaran Tukin-Pemeliharaan Gedung Ditambah

13 Februari 2025 15:05 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Kepala Badan Pusat Statistik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Kepala Badan Pusat Statistik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
ADVERTISEMENT
Kepala Perpusnas E. Aminuddin Aziz mengungkap efisiensi di lembaganya sesuai Instruksi Presiden Prabowo Subianto No 1/2025. Anggaran mereka dipotong sebesar Rp 279,6 miliar.
ADVERTISEMENT
"Dari Rp 721,8 miliar menjadi Rp 441,8 miliar: Efisiensi sebesar Rp 279,6 miliar (38,78 persen)," kata Aminuddin dalam rapat dengan Komisi X DPR di Senayan, Kamis (13/2).
Kepala Perpusnas E. Aminuddin Aziz dalam raker dengan Komisi X DPR di Senayan, Kamis (13/2/2025). Foto: YouTube Komisi X Channel
Sebelum menjelaskan detail soal apa saja yang dipotong, Aminuddin menyebut ada dua hal yang justru ditambah.
"Jumlah anggaran untuk pemeliharaan gedung dan tunjangan kinerja sekitar Rp 46 miliar. Ditambahkan di program dukungan manajemen," ujar Aminuddin.
"Itu satu-satunya yang mengalami penambahan, yang lainnya mengalami penghematan," lanjutnya.
Suasana Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta Pusat, Sabtu (8/2). Foto: Jonathan Devin/kumparan
Salah satu yang ia sebut adalah penghematan di sektor perbaikan koleksi. Ia menyebut kini hanya bisa dilakukan di koleksi pengecualian.
"Tidak akan bisa melaksanakan perbaikan sesuai jumlah yang ditargetkan sejak awal, kami melakukan itu di koleksi yang sudah sangat ringkih," tutur Aminuddin.
ADVERTISEMENT
Selain itu, soal standardisasi dan akreditasi perpustakaan terdampak. Aminuddin menyebut, tetap dilakukan dengan menyusun instrumen baru.
"Pertama akreditasi awal pengisian borang [formulir] yang sifatnya self assesment, kemudian kami memanfaatkan perpustakaan jaringan di daerah untuk assesment ke lembaga," tutup dia.