Ekonom UI di MK: Bansos Bisa Tingkatkan Suara Capres yang Didukung Petahana

Vid Adrison, ekonomi UI, memberikan keahlian di persidangan sengketa Pilpres MK, Senin (1/4). Foto: Hedi/kumparan

Ahli Ekonomi sekaligus Dosen Ekonomi di Universitas Indonesia (UI), Vid Adrison Ph.D menjadi salah satu ahli yang dihadirkan oleh Pemohon gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Anies-Muhaimin, di Mahkamah konstitusi (MK). Dia membeberkan statistik soal dampak bantuan sosial (bansos) berpengaruh pada tingkat keterpilihan pasangan calon di pemilu.

Vid menyebut, bansos efektif meningkatkan dukungan kepada calon petahana atau calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh petahana.

“Saya menggunakan data hasil Pilpres dari 2004 sampai 2024 dan melihat apa yang menentukan perolehan suara, ternyata kesimpulannya adalah: kesimpulan besarnya, adalah petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana akan mendapatkan persentase suara yang lebih tinggi,” kata Vid dalam menyampaikan keahliannya di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4).

“Dan persentase suara pemenang lebih tinggi di daerah-daerah kemiskinan yang lebih tinggi,” tambah dia.

Analisis Vid tersebut disampaikan menggunakan teori political budget cycles. Yang pada pokoknya, kata Vid, menyebutkan bahwa selalu ada peningkatan komposisi belanja dari perlindungan sosial jelang Pemilu.

“Singkatnya, akan ada peningkatan spending menjelang pemilu dan itu akan menguat ketika yang naik itu adalah yang ikut itu adalah incumbent,” ujar Vid.

Peningkatan bansos tersebut, konsisten terjadi 2022-2023. Setahun sebelum menjelang Pilpres. Bansos dianggap efektif karena sejalan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia.

“Saya melakukan exercise yang bisa diverifikasi. Kesimpulannya, ada bukti statistik yang kuat dan konsisten untuk menunjukkan hubungan positif kemiskinan dengan persentase perolehan suara petahana,” jelas dia.

Mengapa bansos efektif meningkatkan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana?

Menurut Vid, bansos bisa diklaim hasil kebijakan pemerintah. Masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos tersebut bukan dari pemerintah.

"Jadi masyarakat tidak bisa menyangkal bansos tersebut dari pemerintah," ucap Vid.

Menurutnya, bansos ini memang menargetkan masyarakat miskin, artinya kebijakan yang targeted. Nilai uang valuenya berbeda tergantung dari income seseorang. Bagi orang miskin nilai Rp 200 ribu luar biasa dibanding masyarakat berpenghasilan tinggi.

Saksi dan ahli yang dihadirkan pasangan AMIN di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4). Foto: Hedi/kumparan

Selain itu, ada juga perilaku myopic. Myopic ini adalah kecenderungan memperhatikan suatu yang lebih dekat terjadi dibandingkan dengan yang sudah lama terjadi, atau terjadi beberapa tahun yang akan datang.

Menurut Vid, masyarakat yang berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah ini cenderung bersifat myopic.

Dia membeberkan ada riset yang dilakukan oleh Aspinall (2017) dan Tawakkal (2017) yang masuk jurnal internasional bahwa ada hubungan positif jumlah bantuan dalam bentuk apa pun dengan perolehan suara.

Di sisi lain, survei LSI juga menunjukkan bahwa 69 persen penerima bansos memilik paslon 02 dalam Pilpres 2024. Bansos ini program dari petahana.