Eks Aktivis 98 di Yogya Gelar Aksi Jalan Mundur, Soroti Kemunduran Demokrasi

Eks aktivis 98 di Yogya menggelar aksi jalan mundur, Kamis malam (8/2). Dok: Panji Purnandaru/kumparan

Sejumlah eks aktivis 98 di Yogyakarta menggelar aksi jalan mundur dari Alun-alun Yogyakarta hingga Malioboro atau depan Gedung Agung Istana Kepresidenan, Kamis malam (8/2).

Dalam aksinya, mereka juga turut membawa obor api.

"Ada satu keprihatinan dengan kondisi demokrasi sekarang ini. Jelas bahwa semangat reformasi 98 yang sebenarnya menuntun atau menginginkan kebebasan kemudian juga negaranya yang lebih adil tidak memihak kelompok tertentu itu sekarang ini sedang tercederai," kata Inisiator aksi jalan mundur Titok Hariyanto.

Dia dan teman-temannya melakukan aksi simbolik dengan jalan mundur ke Gedung Agung untuk menunjukkan kepada publik bahwa demokrasi sekarang ini sedang mengalami kemunduran.

"Kita harus waspada dan kita harus memanfaatkan momentum nanti memberikan pelajaran kepada siapapun yang sekarang ini menodai demokrasi, mencederai demokrasi, dan mencederai semangat reformasi 98 untuk kembali semangat reformasi 98," katanya.

Lanjutnya, situasi saat ini jelas sekali bahwa pemerintahan yang sekarang berkuasa dia sedang berpihak kepada pasangan yang sedang berkontestasi.

"Nah itu harus diingatkan. Negara tidak boleh berpihak, pemerintahan tak boleh berpihak, harus bisa memposisikan dirinya sebagai penyelenggara pemilu yang jurdil, tidak berpihak," katanya.

Eks aktivis 98 lain Widihasto Wasana Putra menjelaskan aksi ini muncul karena keprihatinan para aktivis.

"Dicetuskan spontan oleh teman-teman aktivis Yogyakarta yang merasa bahwa situasi yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia mengundang keprihatinan yang mendalam," kata Widihasto.

"Proses kelembagaan demokrasi yang kita perjuangkan sejak zaman gerakan reformasi adanya pemilu yang jujur, adil, bermartabat, pemilu multi partai, adanya kelembagaan demokrasi seperti KPU, Bawaslu, ada MK, situasi hari ini berkebalikan semuanya bahwa lembaga-lembaga negara ternyata tidak lagi bisa dipercaya untuk menjalankan proses demokrasi," katanya.

Dia mencontohkan MK dan KPU melanggar etika berat. Sehingga proses Pemilu 2024 ini cacat etika moral. "Dan kami prihatin sekali," katanya.