Eks Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, Segera Disidang

Mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan mengenakan rompi tahanan saat dihadirkan saat konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Eks Dirut Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, segera disidangkan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair.

Berkas perkaranya dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan tim jaksa KPK ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa saat ini tinggal menunggu penetapan sidang perdana oleh pengadilan.

“Mulai hari ini, penahanan menjadi menjadi wewenang Pengadilan Tipikor. Tim Jaksa siap membuka terang benderang perbuatan Terdakwa saat agenda persidangan pertama yaitu pembacaan surat dakwaan,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (2/2).

Tersangka kasus dugaan korupsi Karen Agustiawan tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/10/2023). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Dalam kasusnya, Karen bakal didakwa jaksa atas perbuatan yang merugikan negara hingga USD 113,839,186.60. Yang bila dikonversikan ke rupiah senilai Rp 1.779.993.764.945 (Rp 1,7 triliun). Perhitungan tersebut dengan kurs USD 1 = Rp 15.635.

Kerugian negara tersebut timbul akibat perbuatan Karen dalam memperkaya diri sendiri sebesar Rp 1 miliar lebih dan USD 104.000. Termasuk memperkaya Corpus Christi Liquefaction sebesar USD 113.8 juta.

Kasus Pengadaan LNG

Tersangka kasus dugaan korupsi Karen Agustiawan tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/10/2023). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Kasus yang dibawa KPK ke pengadilan ini terkait impor LNG pada tahun 2011-2021. Selama periode Februari 2009 hingga Oktober 2014, Pertamina dipimpin oleh Karen Agustiawan.

Saat menjabat Dirut Pertamina, Karen diduga mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerja sama dengan produsen dan supplier LNG di luar negeri. Termasuk Corpus Christi Liquefaction (CCL) dari AS.

Diduga Karen secara sepihak memutuskan melakukan kontrak perjanjian kerja sama dengan CCL. Hal itu diduga tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh.

Bahkan, tindakan Karen itu disebut tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah pada saat itu.

Akibatnya, LNG dari CCL itu malah tidak terserap di pasar domestik. Sehingga kargo LNG menjadi oversupply dan tak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Alhasil, Pertamina harus menjual rugi.

Diduga, kerugian inilah yang kemudian dihitung BPK, yang nilainya fantastis, mencapai USD 113 juta. Atas perbuatannya, Karen dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.