Eks Ketua KPK: Negeri Ini di Ambang Bahaya Kalau Kita Biarkan Terus

Mantan Pimpinan KPK tahun 2003 hingga 2019, Mohammad Jassin, Mas Achmad Santosa, Erry Riyana Hardjapamekas, Basaria Panjaitan, Taufiequrachman Ruki, Zulkarnain, Waluyo, dan Laode M Syarif memberikan keterangan pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta. Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Sejumlah mantan Pimpinan KPK menilai Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kompas moral dan etika mulai ditinggalkan.

"Negeri ini di ambang bahaya kalau kita biarkan begini terus, bahaya," kata mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dalam konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (5/2).

Ruki dan 14 mantan Pimpinan KPK berkumpul untuk menyerukan imbauan kepada Presiden Jokowi serta para penyelenggara negara.

Menurut Ruki, kondisi Indonesia saat ini yang membuat para Pimpinan KPK periode 2003 sampai periode 2019 untuk kemudian berkumpul dan menyatakan sikap.

Mereka menyebut bahwa kondisi Indonesia sedang tidak baik. Banyak indikator yang menyebutkan hal tersebut, salah satunya bagaimana Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang terus menurun dan stagnan dalam 5 tahun terakhir.

Pada 2023, skor IPK Indonesia tak berubah dari tahun lalu yakni 34. Menempatkan Indonesia dalam rangking 115 dari 180 negara.

Ia menyinggung bahwa ada 3 faktor yang mengakibatkan IPK tidak bisa naik. Yakni demokrasi politik, pelayanan publik, dan ketaatan hukum. Menurut Ruki, ketiga hal yang tidak pernah disentuh itu semuanya terkait dengan masalah moral.

"Karena itu kami para pimpinan KPK 2003-2019 terpanggil. Kita mesti berbuat sesuatu, minimal apa yang bisa kita lakukan, kami sudah para mantan, yang bisa kami lakukan adalah mengimbau dengan Panca Laku ini," ujar Ruki.

"Ayolah, negeri ini berada di tangan anda sekarang, di tangan anda-anda yang sedang menjabat, jangan biarkan menjadi lebih terpuruk lagi," sambung Ketua KPK periode 2003-2007 ini.

Harapan untuk Presiden Terpilih Nanti

Secara khusus, Ruki menyoroti soal pemilihan presiden ke-8 RI. Ia berharap yang terpilih mempunyai komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Sebab, ia akan menjadi panglima tertinggi dalam hal tersebut.

"Kalau nanti terpilih nanti presiden yang tidak punya komitmen yang tidak punya strong commitment yang cuma mengatakan 'kami akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi', cuma pencitraan doang, bullshit, enggak akan bisa bergerak kita. Negeri ini akan semakin lama semakin terpuruk," ungkap Ruki.

Mantan Pimpinan KPK tahun 2003 hingga 2019, Mohammad Jassin, Mas Achmad Santosa, Erry Riyana Hardjapamekas, Basaria Panjaitan, Taufiequrachman Ruki, Zulkarnain, Waluyo, dan Laode M Syarif memberikan keterangan pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta. Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Ruki mengaku sudah menjadi Pimpinan KPK untuk 3 presiden yang berbeda. Menurut dia, KPK selalu berjalan sendiri.

"Saya menjadi ketua KPK untuk 2 masa jabatan presiden, 3 malah, semuanya mengatakan, 'saya akan memimpin sendiri mimpin sendiri, mimpin sendiri', apa yang dipimpin, wong kita jalan sendiri kok," kata Ruki.

"Oleh karena itu, presiden yang ke 8 ini mari kita pilih yang betul-betul memiliki strong commitment. Kita kan cuma pemilih, setelah itu ya mari kita teriakin lagi rame-rame, saya juga ikut lah," imbuh Ruki sambil berkelakar.

Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Laode M. Syarif menyebut pernyataan sikap ini bukan tiba-tiba dan juga nonpartisan.

"Ini adalah pesan moral. Mengapa baru keluar? karena makin hari mendekat makin tampak juga penyelewengan dan penyalahgunaan itu," kata Syarif.

"Rasanya sebagai orang tua, merasa masa kita diam saja ini melihat kondisi yang seperti ini," imbuhnya.

Ia pun mengingatkan bahwa pesan ini bukan hanya ditujukan pada pemerintah saat ini. Melainkan juga untuk pemerintah yang nanti akan menjabat.

"Presiden yang harus kita pilih adalah presiden yang harus mau menjadi panglima pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujar Syarif.

"Sekarang silakan dipercayakan kepada siapa dari yang 3 itu agar KPK juga menjadi jauh lebih kuat ke depannya," pungkasnya.